Kembali APMWB, Demo Pemdes Woro
Dalam aksi tersebut massa aksi mengatakan bahwa pemerintah desa woro dinilai tidak terbuka kepublik terkait penggunaan dana tersebut. " Hal tersebut secara otomatis sangat bertentangan dengan asas-asas umum penyelenggara pemerintah terkait keterbukaan informasi publik sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik," Terang Aris Munandar.
Dengan Tegas massa Aksi dibawah koordinasi lapangan (Korlap) Aris Munandar juga meminta kepada pihak pemerintah desa woro dan lembaga terkait (BPD) untuk melakukan transparansi sebagai bentuk keterbukaan informasi publik sebagaimana yang dinyatakan dalam surat pernyataan aksi," Pintanya.
Pantaun media ini,aksi demo mendapat perhatian seluruh para pengguna jalan disekitar halaman kantor desa setempat, meminta pihak pemerintah desa untuk memberikan salinan Reviu RPJMDesa Woro Tahun 2016-2021,salinan RKPDesa Tahun 2014- 2019, salinan APBDesa tahun 2014 - 2019, salinan LKPJDesa woro Tahun 2014 - 2018, dan salinan LPPD Desa woro Tahun 2018-2019.
Terkait tidak diindahkan tuntutan para aksi, pemerintah desa woro mempersilahkan para aksi melaporkan ke jalur hukum. Hal ini dikatakan oleh Pj Desa woro Drs. Mansyur Ahmad diruang kerjanya (29/7/19)
" kami persilahkan para aksi untuk melaporkan pemerintah desa ke jalur hukum. Dan apa yang menjadi permintaan mereka terkait sejumlah salinan sebagaimana yang dicantumkan dalam surat pernyataan sikapnya itu sangat bertentangan dengan aturan. Silahkan dilaporkan. Ungkapnya.
Sementara ditempat terpisah Syamsurijal selaku bendahara desa woro menilai aksi warga tersebut diduga kuat ada faktor politik dan kepentingan. Dan hal itu juga dibenarkan oleh Pj Kades woro " bahwa aksi yang dilakukan oleh sejumlah warga setempat diduga bernuansa politik. " terangnya.(K001)
No comments