"Banalitas Kepemimpinan IDP - DAHLAN dan Stagnasi Pembangunan"

Oleh : "Raihan Al Afif" Mahasiswa Sosiologi Unram

BIMA,Kabaroposisi-- Gagasan Ideologi "Developmentalisme" merupakan salah satu Teori besar pembangunanan berporos pada pembangunan Ekonomi, dan Politik . Teori ini mengasumsikan bahwa “Pertumbuhan ekonomi merupakan motor penggerak terciptanya kesejahteraan sosial dan progress politik” 

 
Teori ini memberikan sebuah suntikan besar bahwa pembangunan akan membawa pada masyarakat dari keterbelakangan menuju masyarakat yang modern, maju, dan progres. Kemajuan suatu Negara atau daerah di mulai dari poros pembangunan di setiap sektor sehingga akan berdampak pada kesejahteraan serta kemajuan masyarakat. Gagasan ini sangat terlihat jelas pada Negara- negara maju di Eropa yang memulai pada sektor pembangunan.

Rekontruksi dan urgensi Pembangunan dalam Gagasan Politik progresif ditujukan dalam rangka memajukan Kesejahteraan sosial bagi masyarakat serta dalam rangka menyeimbangkan antara sumber daya Alam dan sumber Daya manusia, sehingga dapat mewujudkan Kemajuan dalam sektor pembangunan.

 Pembangunan yang didasarkan pada poros Kesejahteraan Sosial Masyarakat, diupayakan dalam rangka menopang utk daerah yg berkemajuan, sehingga tidak ada stagnasi ketidakadilan antara pembangunan dan Sumber daya manusia yg ada.

Di NTB sendiri Konsep pembangunan yang coba digagaskan Oleh Gubernur NTB Dr. Zulkiflimansyah melalui program NTB Gemilang terbilang mendapatkan Apresiasi yg cukup dari Masyarakat NTB sendiri, pasalnya NTB sangat membutuhkan Kemajuan Pembangunan guna menyongsong Daerah yang berkemajuan. Namun, itu bukan menjadi Tolak ukur bagi kemajuan daerah disetiap daerah di Provinsi NTB.

 Di Bima Sendiri, problematika pembangunan masih banyak terjadi ketimpangan, baik di sektor Infrastruktur, Ekonomi, sosial serta pemberdayaan manusia. Hal ini bisa dilihat dari beberapa Program Kepala Daerah yang masih mandek dan belum terealisasikan ke masing-masing daerah Kabupaten.

 Ketimpangan pembangunan ini bisa dilihat dari beberapa program yang dijalankan oleh Bupati Bima yang tergolong Mandek dan cacat, Capaian ini bisa di ikhtisarkan Melalui Indeks Prestasi Manusia di Bima tahun 2019 sebesar 65,66% yang belum mecapai angka maksimal dan masih tergolong rendah, dan capaian IPM tersebut belum sesuai dengan realitas dimasyarakat.

Disisi lain, rasio efisiensi keuangan daerah juga sangat memprihatinkan misalnya tahun 2018 sebesar 95.87% artinya pengelolaan keuangan daerah sangat tidak hati- hati, tidak tepat sasaran karena disinyalir ada kebocoran dan tingginya biaya perjalanan dinas mencapai 4 M tahun 2018 lebih tinggi tahun 2017 sebesar 5,2 M. Hasil audit BPK ada beberapa proyek pasar yang bermasalah, dan beberapa proyek tidak mampu diselesaikan tepat waktu dan dikenakan denda, Bupati Bima juga tidak mampu mendongkrat Potensi APBD yang yang bersumber dari kemandirian dana fiskal daerah dimana antara realisasi dan target hanya mencapai 93%. Kreasi dan inisiasi untuk memperbesar potensi itu yang minim.

Stagnasi pembangunan di daerah Kabupaten Bima melalui Kepemimpinan IDP-DAHLAN memberikan Impact pada kesejahteraan masyarakat, sehingga tingkat Pembangun di Kabupaten Bima tergolong rendah dan Mandek.Ukuran diatas menggambarkan ada masalah dalam pengelolaan ekonomi dimana Kabupaten bima belum bisa menjadi daerah otonom karena sangat tergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Catatan penting Pemerintahan IDP, tidak mampu melakukan terobosan dalam mendiversifikasi sumber- sumber potensial untuk menambah PAD daerah.

Janji Kampanye politik yang di gaungkan oleh IDP-DAHLAN tidak berbanding lurus dengan Realitas, terlalu banyak janji palsu yang diumbar oleh IDP-DAHLAN, janji hanya sebagai Alat untuk menghegemoni masyarakat belaka.

Disektor infrastruktur sendiri, Di desa tonda salah satu desa domisili pemilihan Indah Dhamayanti Putri, SE seharusnya menjadi prioritas utama dalam menopang pembangunan, sangat Jauh dari ekspektasi masyarakat pada saat mendengarkan Visi Misi Bupati Bima. Pembangunan Infrastruktur "Dam Diwu Monggo" desa Tonda yang dijanjikan oleh Bupati Bima saat menyampaikan kampanye politiknya, sangat Jauh dari harapan bersama. Ini merupakan salah satu janji politik Bupati Bima saat berkampannye dihadapan Masyarakat banyak.

Pembangunan Dam Diwu Monggo yang dijanjikan oleh Mantan Bupati Bima Sebelumnya H.Fery Zulkarnain, kemudian dilanjutkan oleh Dinda Dhamayanti Putri sampai dengan hari ini belum ada Realisasi Pembangunan oleh Bupati Bima dengan Anggaran Rp. 2,8 Milyar dari APBD saat kepemimpinan H.Fery Zulkarnain sama sekali belum terealisasikan secara nyata. Alibi kekuasaan seolah dapat melumpuhkan ingatan masyarakat desa tonda terhadap janji politik nya dengan Anggaran Pembangunan secara fantastis besar.

Janji tingggalah janji,  ini bukanlah syair lagu atau Puisi. Kata tersebut Menjadi simbolitas  kekuasaan IDP-DAHLAN hari ini. Pola pikir yang sembrawut dalam memimpin Daerah Bima menjadikan Daerah Bima tidak bisa keluar dari Zona Keterpurukan serta Pembangunan Cenderung Stagnasi setiap tahunya. Disisi lain, Anggaran yang dijanjikan untuk Merehab Masjid Al Ikhlas Desa Tonda Sebesar Rp. 200.000.000.00 Sejak tahun 2018 sampai dengan hari ini belum di cairkan Oleh Bupati Bima. Apakah anggaran tersebut sudah di endapkan ke rekening pribadi atau tidak, itu menjadi pertanyaan kita semua.

 Pola Kepemimpinan Krisis Narasi dan Gagasan menjadikan Bima sebagai Ladang  Kegelapan Pembangunan. Kedangkalan Narasi dan Gagasan dalam membangun Daerah merupakan bibit dalam mewujudkan Nepotisme Gaya baru dalam Kekuasaan.Kegagalan tidak boleh diulang karena akan menjadi preseden buruk untuk Kabupaten bima kedepannya."(**)