Diduga Ada Indikasi Kecurangan Penjaringan Perangkat Desa, Warga Tolouwi Gedor Dinas DMPDes Melalui Aksi Demo

BIMA,Kabaroposisi--Diduga ada indikasi kecurangan atas penjaringan Perangkat Desa, Puluhan Warga Desa Tolouwi yang tergabung dalam aliansi Gerakan Masyarakat, Pemuda dan Mahasiswa Desa Tolouwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima-NTB, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMDes) Kabupaten Bima, pada Senin (11/11/19).

Aksi tersebut, menuntut terkait adanya kesekongkolan dan kecurangan dalam proses penjaringan sekertaris Desa dan kaur Desa Tolouwi Kecamatan setempat, yang dilaksanakan pada 30 Oktober 2019 lalu.

Korlap aksi Hamzah dalam orasinya menuding pihak penyelenggara penjaringan perangkat desa yang dimaksud, telah melakukan kecurangan dengan bocorkan kunci jawaban.

"Ini adalah kejahatan yang tersistematis dan masif yang dilakukan oleh oknum penyelenggara, bayangkan saja nilai yang didapat oleh 3 orang lulus ini, ada yang 100, 99 dan 98, ini jelas ada kecurangan yang dilakukan oleh oknum penyelenggara,"tegasnya.

Hamzah juga mengungkapkan bahwa mulai terbentuknya penatia penjaring, sudah dua kali dilakukan, senyata sejak tahun 2016 lalu, struktur kepanitiaan yang resmi telah terbentuk dan dilantik,"jelasnya.

Tidak hanya itu, panitia pelaksana ini pun banyak melakukan pelanggaran dalam proses penjaringan, salah satunya tidak melewati tahapan ferivikasi bahan dan musyawarah terkait petunjuk teknis pelaksanaan penjaringan perangkat desa yang dimaksud,"beber Hamzah.

Hal ini, yang menjadi dasar tuntutan Kami untuk menyuarakan keadilan agar amanah reformasi tidak dikolusi seperti dugaan dalam penyelenggaraan penjaringan perangkat Desa Tolouwi ini,"tegasnya.

Dalam aksi itu, ada beberapa Point yang menjadi pusat tuntutan massa aksi, diantaranya: 

1. Mendesak Bupati Bima selaku Pimpinan Daerah, untuk segera memecat Kadis DPMDes.

2. Mendesak pihak Inspektorat untuk melakukan 

3. Meminta Seleksi Ulang Perangkat Desa  karna diduga ada indikasi Suap Menyuap yang dilakukan oleh oknum Dalam Struktur Panitia dan Pihak DPMDes

4. Menunda pelantikan sebelum ada keputusan mutlak yang dikeluarkan oleh pihak inspektorat sebagai tim audit yang dipecaya untuk mengungkap terknit tuntutan kami agar tidak menggnnggu instabilitas daerah kabupaten bima khususnya di Desa Tolouwi Kecamatan Monta.

5. Mendesak Bupati Bima untuk memberikan pernyataan sikap sebagai bentuk komitmen dan keseriusan Bupati Bima dalam menyikapi permasalahan ini.

Menanggapi adanya aksi tersebut, Kadis DPMDes Tajuddin SH, langsung memediasi massa di ruang rapatnya. Dalam kesempatan itu, Tajuddin SH, merespon baik adanya aksi pergerakan yang dilakukan oleh Warga Tolouwi tersebut.

Tajuddin menegaskan, bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak inspektorat untuk melakukan investigasi terkait persoalan ini. "Setelah kami menerima surat gugatan dari massa aksi kemarin, kami langsung berkoordinasi dengan Inspektorat, dan pihaknya pun sudah memfollow up terkait permintaan tersebut,"jelas Tajuddin.

Dirinya meminta, kepada massa aksi untuk bersabar menunggu hasil dari penyelidikan inspektorat. Bahkan Ia berkomitmen jika pusat masalah muncul dari pihak DPMDes, maka dirinya tidak segan-segan untuk meminta Bupati melakukan pecatan terhadap oknum yang bersangkutan.

"Jika oknum yang melakukan ini terbukti dari pihak Kami, maka saya tegaskan untuk dilakukan pemecatan,"ujar Tersebut.

Pantauan di lapangan, massa Unras dikawal ketat oleh sejumlah aparat kepolisian. Hingga berita ini diturunkan, usai mendapat tanggapan dari Kadis DPMDes, massa aksi membubarkan diri dengan aman dan kondusif.(Koo1)