Bahaya Kelaparan Mulai Mengancam, Pemerintah Harus Serius Membantu Penderitaan Rakyatnya

Foto: Hedy Tambe Tokoh Pemuda asal Desa Tambe kecamatan Bolo.

Bima,KABAROPOSISI.Com--Hingga kini Masyarakat diseluruh belahan dunia tengah terancam keselamatan jiwanya atas ganasnya penyebaran virus Corona (Covid_19). Rasa takut yang mendekati titik didih tersebut, juga dirasakan oleh masyarakat yang ada di kabupaten Bima. Selain takut tertular Covid-19, ada bahaya lain yang yang kini tengah mengancam, yakni ancaman kelaparan.

Hedy Tambe yang merupakan sala-satu tokoh Pemuda asal kecamatan Bolo menuturkan, terbatasnya aktifitas yang dilakukan oleh warga dalam mencari nafkah untuk menopang kehidupan mereka sehari hari, menjadi faktor kunci bagi timbulnya ancaman kelaparan. Rakyat dihadapkan pada sebuah dilema, tidak keluar rumah dengan mengikuti saran pemerintah agar terjaga dan terhindar dari tertular virus, dengan konsekwensi mereka akan terhimpit  soal ekonomi, bahkan ancaman kelaparan. Atau mereka paksa keluar mencari nafkah, dengan konsekwensi tertular Covid-19, papar Hedy yang akrab di sapa Rangga Sang Bima ini.

Pada moment-moment kritis seperti inilah, kehadiran Pemerintah Daerah (Pemda) Bima sangat dibutuhkan guna memberikan bantuan yang menjadi kebutuhan warga, misalnya Beras, Mie Instans, Minyak Goreng, dan lain lain.

Selain bantuan berupa pasokan kebutuhan makanan, kehadiran pemerintah pun diharuskan untuk memberikan ketenangan bathin, pembangkit rasa percaya diri serta rasa optimis jika semua ini adalah ujian yang pasti memiliki akhir serta solusi. Dengan begitu rakyat yang ada akan merasa tenang dan nyaman  di saat  kondisi sulit macam ini, ujar Hedy yang berprofesi sebagai pengusaha ini.

“Walau posisi saya tidak setiap hari berada dikampung halaman, namun saya tetap memantau perkembangan, baik kerabat maupun rekan-rekan yang berada di lapangan”.

Beberapa keluhan dari warga yang coba saya ungkapkan, yakni tidak terdatanya dengan baik warga miskin yang dinilai berhak untuk  mendapatkan bantuan. Baik itu bantuan yang datang dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemda Kabupaten maupun yang datang dari Dana Desa itu sendiri.

Pemerintah harus jeli dalam penyaluran bantuan, melihat dengan jelas siapa yang layak, agar tidak terjadi protes yang nantinya menimbulkan gesekan antara pemerintah dengan rakyatnya, dan itu yang harus kita hindari, ujar Hedy.

Semoga soal keakuratan data warga miskin yang kini kerap menjadi polemik di masyarakat bisa cepat dirampungkan serta tak menjadi masalah dikemudian hari.

Diakhir wawancara tersebut, Hedy Tambe pun berharap, agar bukan hanya pemerintah yang memiliki kewajiban untuk membantu rakyatnya, namun kita semua pun harus memiliki kepekaan dan nurani kemanusian untuk membantu sesamanya, terutama mereka yang memiliki kelebihan harta, ungkapnya, Sabtu (16/5).(KO2)