Budaya Sanggar di Acuhkan, Bupati Bima di Tuding Lupa Akan Sejarah
![]() |
foto: Ayaturahman Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) Cabang Bima. |
Ayaturahman Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Cabang Bima, secara tegas menuding kalau Bupati Bima telah melakukan Diskriminasi serta memanfaatkan keberadaan masyarakat Sanggar-Tambora dan wilayah sekitarnya, baik untuk menopang anggaran daerah maupun dalam hal politik.
Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri (IDP) dinilai secara terang-terangan menganak emaskan kegiatan-kegiatan seremonial yang dilakukan oleh pihak Pendopo, semacam kegiatan pengangkatan dan pemberian gelar Sultan Bima yang cendrung menghambur- hamburkan uang negara dengan jumlah yang besar. “Pengangkatan Fery Yandi sebagai sultan Bima beberapa waktu lalu, tidak ubahnya upaya terselubung IDP Mengkultuskan Trah Istana untuk tujuan politik praktis demi melanggengkan politik Dinasti”, tuding mantan Aktifis Mahasiswa Mataram ini.
IDP selaku kepala Pemerintahan hanya mengekesploitasi Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Sanggar-Tambora dan sekitarnya. Semisal hasil pertanian Kopi, Kayu dari hutan Tambora, serta kekayaan alam lainnya.
Seharusnya, sebagian anggaran hasil kekayaan alam yang di dapat disana, diperuntukan untuk di manfaatkan melestarikan budaya masyarakat adat, serta kegiatan sosial lainnya yang menjadi ciri dan kebanggaan dari masyarakat Sanggar-Tambora.
Pemerintah pun dituding tidak peka dan tak mau peduli akan derita yang dialami rakyat, seperti tidak memberikan pendampingan hukum yang serius pada masyarakat desa Oi Katupa yang tanah kebun mereka dirampas oleh pihak swasta, PT.Sanggar Agro Karya Persada, kesal juga tokoh pemuda Sanggar ini.
“Hari ini kami mengibarkan bendera perlawanan atas ketidakadilan serta diskriminasi yang diperlihatkan oleh pihak kekuasaan, namun kedepan akan banyak kejutan yang bakal kami perlihatkan, tunggu saja tanggal mainnya, ujarnya Ayaturahman kepada media ini, Jumat (22/5). (KO2)
No comments