Ekspansi "Kezoliman" Bupati Bima Kian Terlihat

Bima,KABAROPOSISI.Com--Gemuruh api perlawanan masyarakat desa Bolo kecamatan Madapangga telah ditabuh atas "Kezoliman" serta tindakan arogan yang pertontonkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMDes) kabupaten Bima dibawah kendali atau atas perintah sang Bupati Bima, Hj. Indah Damayanti Putri (IDP). Yang dengan sengaja menahan dan tidak mau mencairkan Anggaran Dana Desa Pemerintah Desa Bolo, yang saat ini sangat dibutuhkan masyarakat, terutama oleh warga miskin disaat ancaman kelaparan mulai melanda akibat masivnya penyebaran wabah Corona (Covid-19).

Gaya Otoriter nan angkuh yg diperlìhatkn Pemerintah Daerah (Pemda) Bima pada masyarakat desa Bolo, seolah menjadi pemantik bagi munculnya gelombang perlawanan, media pemersatu bagi rakyat dalam menegakan pilar-pilar kebenaran yang selama ini terkungkung oleh adanya intimidasi serta operasi senyap ala Machievelian yang dilakukan oleh tangan-tangan bayangan untuk membungkam nalar kritis dari rakyat atas restu dari sang "Ratu".

Gelora perlawanan yang kian membesar itu laksana Halilintar ditengah Badai, yang siap menyambar siapa saja, terutama mereka-mereka yang tengah menari diatas penderitaan rakyat.

Joni Syahrudin sala satu aktifis Senior asal desa Bolo secara tegas mengungkapkan kekesalannya atas sikap, tindakan dan manuver tidak baik yang dilakukan Pemda Bima yang secara sengaja menahan dan tidak mau mencairkan anggaran dana desa Bolo.

Seharusnya dimasa sulit seperti sekarang, pemerintah dalam hal ini Bupati Bima membantu penderitaan rakyat dengan menggelontorkan anggaran bantuan untuk meringankan apa yang menjadi kesulitan yang dihadapi warga desa masyarakat desa Bolo, bukan malah sebaliknya menahan dan tidak menyalurkan apa yang menjadi hak rakyat itu sendiri karena alasan politik demi hasrat dan Libido kekuasaan dari bupati itu sendiri, papar Joni Syahrudin.

"Dengan sengaja menahan dan tidak mau mencairkan anggaran dana desa yang menjadi hak  Pemdes Bolo adalah sebuah tindakan yang keliru, yang justru menjadi Bumerang serta catatan negatif yang akan disimpan di memori masyarakat desa Bolo atas kepemimpinan IDP selaku Bupati, papar Mantan Pimpinan Redaksi Majalah Pustaka tersebut.

Tindakan kami bersama warga pada saat aksi unjuk rasa (Unjras) Senin kemarin, yang secara total menutup akses jalan Nasional lintas Bima-Sumbwa merupakan langkah taktis serta awal bagi perlawanan yang didengungkan oleh rakyat itu sendiri. "Kami tidak tidur dan tidak akan tinggal diam melihat kejoliman yang muncul didepan mata kami, ujar Joni. 

Jika dalam Minggu ini anggaran dana desa untuk pemerintah desa Bolo tidak dicairkan, maka gelombang aksi yang jauh lebih besar akan kembali menggema, dan akses jalan Nasional yang dilewati di wilayah kami bakal kami tutup untuk waktu yang lama, ancamnya.


Naluri intelegensia kami menilai dan menduga, kalau bupati Bima lewat dinas BPMDes nya sengaja menahan dana desa Bolo untuk  menciptkan konflik dan mengadu domba antara masyarakat itu sendiri. Cara yang tak pantas dan layak dari seorang pemimpin yang sangat berbahaya untuk kelangsungan masyarakat Bima kedepan.

Kami sadar, dengan menutup akses jalan nasional seperti aksi Unjras kemarin pasti merugikn dan dikeluhkan oleh para pengguna jalan itu sendiri, namun hal itu terpaksa kami lakukn agar bupati Bima dalam hal ini dinas BPMDes bisa melihat dengan mata kepala apa yang dialami dan dirasakan oleh warga yang tengah susah serta membutuhkan dana desa yang menjadi hak mereka, papar mantan aktifis Mataram yg dikenal memiliki banyak kader militan ini, Selasa (6/5).

Sementra itu, bupati Bima lewat dinas BPMDes yang coba dikonfirmasi atas tudingan dari masyarakat ini tidak bisa di konfirmasi karena sibuk. (KB02)