Hadirnya Kementan Tak Tepat Sasaran, M.Nur : Kasus Bawang Bima Masih Bergulir dan Dilarang Berkumpul Karena Pandemi Covid-19

foto: M.Nur DPP Bardam Nusra.

Bima, KABAROPOSISI.Com--Sebagian orang memahami Agenda Kehadiran Menteri Pertanian RI Di Kabupaten Bima Yang Berlokasi Di Desa Risa, kecamatan Woha,Kabupaten Bima Dan Di Desa Lido Kec Belo Kamis 28 Mei 2020, kemarin adalah di anggap sebagai pembawa angin segar bagi sebagian dari kita. "Padahal pada Prinsip nya dan intinya ada dugaan bagi-bagi anggaran negara yang sudah terjadi, demikian disampaikan M. Nur Dirham sekjen DPP Bardam Nusa, Jum'at (29/05/2020).

Dikatakannya, kehadiran kementan ini berbanding terbalik dengan bantuan bawang 2016 lalu tak tepat guna. Bahkan hingga saat ini terus bergulir, belum ada ujung pangkalnya," katanya.

Menurut M.Nur Sekjen DPP Bardam Nusra, kehadiran kementan ini juga disaat yang tepat.Pasalnya, agenda kegiatan adalah panen raya bawang, sedangkan saat ini kita lagi ada pada saat Wabah Corona dan jelas melanggar protokoler kesehatan," jelasnya.

Lanjutnya, Kementan RI hadir, terlihat  anggaran dipaksakan untuk segera dicairkan di tengah Pandemi yang tidak mungkin ada pengawasan dari civil sociaty dengan memamfaatkan ketatnya PSBB," ungkap M.Nur.

Sambungnya, Masyarakat diperketat PSBB Di sisi lain elit pemerintah jalan-jalan dengan menggunakan anggaran negara untuk hal-hal yang sekedar bersifat ceremonial dan tidak substansi," Paparnya.

"Sebab hal substansi di tengah Pandemi ini adalah mengenai pentingnya arah kebijakan dan produk regulasi yang benar-benar mampu mengarahkan penggunaan anggaran negara secara tepat guna dan di pastikan bahwa bulan Mei tidak ada panen raya bawang merah di kabupaten Bima," Jelas Sekjen Basdam Nusra.

Pasalnya, Panen raya bawang di kabupaten  Bima hanya terjadi pada bulan Juni September dan Oktober, Kalaupun ada panen bawang merah saat ini, maka itu hanya kebetulan bawang merah yang di tanam di atas lahan beberapa hektar saja," jadi nampak hanya kepentingan elit saja acara kemarin tersebut," tutur M.Nur.

"Untuk menyongsong keberhasilan panen raya pertanian bawang itu bukan dengan hadir dan jalan-jalan di sawah. Tetapi yang lebih substansi adalah memastikan penyaluran setiap bantuan pertanian itu tepat guna melalui produk regulasi yang jelas dan pengawasan yang komprehensif di lapangan," Tandasnya.

Ditambahkannya, Program bantuan bibit tidak dijadikan sebagai wadah bisnis bawang dengan kalkulasi untung rugi semata Juga berbagai bantuan-bantuan lain dari negara yang bersumber dari APBN melalui Kementan RI untuk kesejahteraan para petani. Tetapi harus lebih memprioritaskan kualitas produksi dan kesejahteraan Petani," harapnya.

Disisi lain, Hasil audit BPK untuk bantuan bibit 2019 sudah cukup sebagai pengalaman pahit penyaluran bantuan yang gagal dan tidak tepat guna. Seharusnya yang lebih penting adalah Pastikan Stabilitas harga bawang merah saat petani panen," pintanya.

"Pastikan bantuan pertanian yg bersumber dari uang rakyat sampai dengan baik kepada rakyat. Selain itu, Pastikan Kunjungan tidak bertentangan dengan Protap Satgas Covid-19," terangnya.(KO4)