Lucu! Kadis Sosial Ngaku Akan Revisi Lewat Aktivis

foto: Chatingan Delian Lubis dengan Kadis.

Bima,KABAROPOSISI.Com--Miris terjadi dibawah Kepemimpinan IDP-Dahlan salah satu pejabat teras OPD dinas Sosial terlihat arogan dan lucu sekali tindakannya. Pasalnya,  melalui seorang Aktivis dia menjawab ketetapan sendiri yang dia keluarkan atas penetapan Harga Barang melalui program sembako BNPT pusat yang telah disalurkan ketika dihubungi media enggan menjawab, terlihat lucu dan arogan sekali caranya dan terkesan arogan serta tembang pilih.

Peristiwa ini patut menambah keburaman kepemerintahan IDP-Dahlan keterbukaan informasi ke Publik sangat minim dan terkesan pembiaran. Apalagi ini menyangkut hajat hidup orang banyak," tandas Delian Lubis.

Kembali Penuturan delian Lubis, melalui Chating whatshapp dirinya dengan kadis sosial terkait penetapan harga Qurma yang diedarkan di E warong Brilink sekabupaten Bima yang di kirim sejak Senin-Rabu ( 4-6/5) di setiap W Warong.

Mirisnya lagi Pembagian barang masuk ke E Warong Brilink ada masuk malam-malam juga pendistribusiannya kok terkesan lucu," tandas Delian Lubis.

Anehnya, lewat Chatingan Whatshapp dengan Kadis Sosial dengan delian Lubis. " Makasih banyak adinda, Kirimannya, daftar Qurma sesuai harga saat ini, berat kurmanya kita tambah 1,5 Kg seharga itu", itu klarifikasi kadis atas Tuntutan dirinya pada media dan Status FB ungkap Delian Lubis.

Harus diakui pengakuan ini menunjukan kesalahan dan terkesan disengaja. Karena memang dilapangan dengan yang diterima warga sangat beda, dan terlihat ada penyunatan dana dari harga spek barang," kata delian Lubis.

Apalagi pengadaan Qurma ini adalah kebijakan pemerintah daerah yang ditetapkan Dinas Sosial. Dan terkesan Program BNPT ini syarat korupsi, karena bulan lalu jeruk dan sekarang Qurma. Padahal ini anggaran pusat," herannya.

Dirinya berharap agar pemerintah pusat komitmen sesuai dengan maklumat presiden siapapun yang melakukan kejahatan korupsi ditengah Pandemi Covid_19 dan merugikan Rakyat ditindak. Selain itu agar penegak hukum mampu bertindak tegas atas hal ini, jangan tebang pilih," tuturnya.

Sambung dia, apalagi ini udah jelas ada Mark Up yakni barang tak sesuai harga yang diperuntukan bagi masyarakat karena program ini setiap bulan. Imbasnya takut ini akan sering terjadi apalagi program ini program pusat," pintanya.

Anehnya, Pembiaran oleh Penguasa atas hal ini terus dilakukan. Apa memang ada kepentingan terselubung," ungkap delian Lubis. (KO1)