AMPW Tuntut Transparansi Dana Desa, Massa Tanding Hadang di Kantor Desa

foto: AMPW orasi di samping Kantor Desa.

Bima,KABAROPOSISI.Com--Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Woro (AMPW) Tuntut Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan transparansi penggunaan anggaran Dana Desa saat demontrasi dihadang massa tanding oleh warga, Selasa (9/6/20).

Aksi ini bukan yang pertama tapi yang ketiga kali, Saat Demontrasi AMPW menyampaikan 9 tuntutan ke pemerintah setempat. 

Korlap Aminulah mengatakan, Pemerintah Desa Woro telah melanggar kesepakatan yang dibuat bersama AMPW di DPMDes. Karena itu, pihaknya meminta Pemdes setempat segera mempertanggungjawabkan berkurangnya anggaran BLT Dana Desa dari presentase 30 persen yakni sebesar Rp 306.360.300 menjadi hanya Rp 270.000.000.

Sambungnya, Dimana hasil audiensi kami yang pertama, kalau dihitung dari 30 persen BLT DD itu sebanyak Rp 306.360.300, tetapi berkurang menjadi Rp 270.000.000,” terang Aminulah.

Ditambahkannya, Pendistribusian bantuan Covid-19 oleh Pemdes setempat tidak sesuai tahapan dan mekanisme. Selain itu, pendistribusian bantuan juga tidak dilakukan sesuai nama. Sehingga banyak yang mendapatkan bantuan dobel," tambahnya.

Adanya hal ini, pihaknya meminta Pemdes setempat agar professional dalam menjalakan tugas dengan meningkatkan etos kerja. Tak lupa massa Kami juga menuntut agar ada transparansi anggaran belanja pencegahan Covid-19 dan transparansi RPJMDes, RKPDes dan APBDes,” Pintanya.

foto: Massa Tanding hadang depan Kantor Desa.

Korlap lainnya, Mulyadin mengungkapkan, sebelum dilakukan aksi jilid ini, banyak anggota mereka yang mendapatkan teror dalam bentuk informasi yang menakuti. Sehingga banyak anggota aksi yang tidak hadir dan berdampak pada jumlah massa.

Disampaikannya, saat kami melakukan aksi Long March menuju Kantor Desa Woro, kami dihadang masyarakat yang menurut kami adalah masyarakat yang fanatik terhadap Pemdes. Mereka terlihat arogan seperti sikap preman, entah tujuannya apa,” ungkapnya.

“Kami akan segera melaporkan secara resmi masalah ini kepada pihak yang berwajib dengan pengaduan asas praduga penyelewengan anggaran dan bantuan Covid-19,” tegasnya.

Disaat yang sama massa tanding berorasi di depan kantor desa menunggu AMPW, dan menantang untuk audiensi. Hingga terjadi adu mulut dan ancam mengancam oleh massa pro Kades. 

Karena itu kata dia, aksi itu dibatasi oleh pihak keamanan agar tidak diteruskan, untuk menghindari adanya gesekan atau hal-hal yang tidak diinginkan.

Pantauan media ini, aksi demo membubarkan diri sekira pukul 11.00 Wita., saat pihak polsek Madapangga memberikan pemahaman kepada para massa aksi agar mereka menyelesaikan orasinya hingga tak terjadi caus antara massa demo dan massa pendemo tanding.

Sementara itu kepala Desa Woro M.Fariz SH., menyampaikan kita tetap mengikuti aturan dan mekanisme yang ada. Dan tak pernah keluar rel sesuai hasil audiensi saat demo lalu, jadi tak ada keluar rel tegasnya.

Ditambahkannya, kalau ada yang ditemukan silakan dilaporkan," tantangnya.(KO.O1)