Tangani Stunting, Perlu Pemerataan Tenaga Kesehatan

foto: Kegiatan Rembung Aksi Percepatan Stunting Tingkat Kabupaten Bima, dihadiri ketua TP.PKK Hj.Rostiati Dahlan.S.Pd.

Bima,KABAROPOSISI.Com--Di samping memerlukan pentingnya komitmen para pemangku kepentingan, penanganan stunting juga memerlukan pemerataan tenaga medis sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di tingkat desa. 

              

Demikian dikatakan Ketua TP. PKK Kabupaten Bima Hj. Rostiati Dahlan S.Pd dihadapan 77 peserta mengikuti Rembug Aksi Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Bima Rabu (17/6) di Aula kantor Bupati Bima. 

                  

Rostiati yang memberikan pemaparan setelah rembug dibuka oleh Asisten II Setda Kabupaten Bima Ir. H. Nurdin mengungkapkan, TP. PKK  bergandengan tangan dengan pemerintah daerah dan mitra kerja lainnya dalam menyukseskan pembangunan sektor kesehatan melalui beragam program kerja yang dijabarkan dalam sejumlah Pokja yang ada.

             

Menurutnya, "penanganan stunting di tingkat desa juga memerlukan pemerataan tenaga medis. Oleh karena itu Rostiati berharap  Dinas Kesehatan dapat memenuhi kebutuhan tenaga medis agar dapat membantu percepatan penurunan angka stunting di tingkat desa".

foto: Peserta Kegiatan Rembung Stunting.

Pada  Rembug Stunting yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Peraturan Bupati Bima nomor 37 tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting tersebut, Kepala Seksi Gizi Dikes yang juga anggota Pokja Stunting Kabupaten Bima Tita Masitha M.Si mengatakan, Perbup Percepatan Penanganan Stunting merupakan upaya pemerintah daerah dalam menurunkan angka stunting.

            

Upaya tersebut lanjut Tita dijabarkan  melalui gerakan bersama rakyat Bima (GEBRAK BIMA NTIKA) yang melibatkan OPD terkait, kecamatan dan desa melalui intervensi spesifik dan sensitif yang difokuskan pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) untuk ibu hamil, ibu menyusui serta anak usia 2 tahun.

            

Penanganan Stunting tersebut ditindak lanjuti melalui delapan  aksi konvergensi antara lain mencakup analisa, rencana kegiatan, rembug stunting, penerbitan perbup dan sejumlah aksi strategis lainnya". Urai Alumni IPB Bogor ini.

                  

Senada dengan Tita, Kadis Kesehatan Dr. H. Ganis Kristanto yang juga menjadi salah seorang narasumber memaparkan, faktor penghambat penanganan stunting di Kabupaten Bima selain kondisi geografis yang sangat luas, juga belum  didukung infrastruktur  yang memadai dan jumlah tenaga kesehatan yang belum merata.

                 

Aspek lainnya yang menjadi hambatan papar Ganis adalah masih rendahnya  pengetahuan masyarakat  terhadap pola hidup bersih dan sehat (PHBS), keadaan sosial ekonomi masyarakat yang umumnya masih rendah, belum optimalnya dukungan desa terhadap Posyandu dan seringnya dilakukan perubahan kader Posyandu.(KO.O1)