Fikri: Hutan Gundul Dianggap Kejahatan Rakyat, Aparat Tak Bertindak Dan Penguasa Salahkan Masyarakat

foto: Fikri Ketua LMND Wilayah NTB,Photo: RED.

MATARAM,KabaroposisiNTB.Com--Di Mana Gubernur NTB, saat hutan gundul. Lalu tiba-tiba Hutan gundul dianggap kejahatan rakyat padahal aparat tidak bertindak. Demikian disampaikan Fikri ketua LMND Wilayah NTB, Kamis (14/1).

''Hutan gundul rakyat dituduh padahal pembukaan jalan di area hutang lindung itu untuk bertani sangat perlu masa itu juga adalah kejahatan," ujarnya. 

Disisi lain, Sementara kejahatan itu bisa dilakukan oleh siapapun. Misalnya, Diduga pemangku kekuasaan yang berkonspirasi dengan perusahan pemilik modal yang diduga merencanakan membuka lahan tambang dengan mengorbankan hutan," Umpanya Kata Fikri. 

"Kenapa aparat tidak menyelidiki hal tersebut diatas. Harusnya pemangku kepentingan daerah TK 1 maupun Tingkat II harus dimintai keterangan oleh aparat berwajib," tegas Ketua LMND Wilayah NTB ini.

Sementara itu, Tatkala musim hujan tiba, Hutan menjadi tertuduh padahal para pelaku tak tersentuh hukum. Banjir mengepung warga dianggap hutan gundul biang dari itu dan larangan pengusaha membeli jagung dari hasil hutan juga dilarang," inikah aneh cetus Fikri.

"Melarang membeli jagung warga bukan solusi. Tapi memeriksa pemangku kepentingan daerah haruslah menjadi solusi.Saatnya aparat memeriksa tanah-tanah yang dikapling para pejabat di Hutan Rimba itu," pinta Fikri

Menjadi pertanyaan, Darimana mereka menguasai lahan di dalam riba hutan. Dengan cara apa mereka menguasai, Bila itu dasarnya peralihan hak, hak itu dari siapa dan bagaimana status hukum kepemilik itu," ini menjadi pertanyaan kita semua. 

Ditambahkannya, Dugaan kejahatan atas nama jabatan sangat besar potensinya disitu. Lalu kok aparat yang diam, penguasa mengutamakan investor, tapi rakyat yang selalu dihakimi," terangnya.

"Bukankah kekuasaan bertugas mentertibkan ini semua. Lantas mengapa pemangku kepentingan diam dengan melempar tuduhan pada rakyat sebagai biang penggundulan Hutan, inikan miris sekali," Papar Fikri.

Sementara itu, Para petani jadi sasaran Bulian kalau ada banjir, Padahal petani itu bukan profesi yang hina Tapi merusak hutan itu adalah kejahatan. Kita bisa melihat bersama dengan terang kalau ada perusahan besar yang merusak hutan di kecamatan Parado Di Atas Hutan Lindung," jelasnya.

Lalu saat ini, Kabupaten Bima,Kota Bima, Dompu dan Sumbawa Mengalami banjir. Lantas mau salahkan Rakyat, Kalian Lupa Tanggung jawab soal melindungi warga itu adalah tugas negara," ini menjadi catatan bagi pemangku kekuasaan jangan hanya urus para pengusaha dan lain lainnya. Rakyat lebih penting, sesuai amanah UUD," tegasnya.(KO.O2)