FRP NTB : Pemprov NTB gagal Mensejahterakan Rakyat

MATARAM,KabaroposisiNTB.Com---Ratusan masa aksi yang tergabung dalam Front Rakyat Petani (FRP) kembali berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Kantor DPRD Provinsi NTB (LMND NTB, GMNI Cab.Mataram GPM Loteng, Lembaga Alam Nusantara dan Serikat Tani Nasional NTB) Senin, (25/1) di Kantor Gubernur NTB dan Di Kantor DPRD Provinsi, ujar Fikri Ketua EW-LMND NTB saat diwawancarai media. 

Dalam orasinya Ketua Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW-LMND NTB) meneriakan dengan lantang bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Gubernur NTB) gagal merakyat. Dinilainya, Pemerintah Provinsi NTB tidak mampu menjawab persoalan pokok petani, ucapnya. 

Hal senada yang di sampaikan oleh Ketua Unun Serikat Tani Nasional NTB (Irfan Ketua Umum STN NTB) persoalan pupuk yang tidak habis-habisnya yang dialami petani, sehingga petani kerap kali terjadi gagal panen dan tidak bisa menikmati hasil taninya, pungkasnya. 

Lanjut orator lain, Ketua Umum Pemuda Marhaen Lombok Tengah dengan lantang dan tegasnya dia menyampaikan bahwa pengadaan bibit yang di alokasikan Pemerintah Provinsi NTB tidak tepat sasaran dan bibitnya pun tidak berkualitas, tegasnya. 

Beda dengan Ketua Umum Lembaga Alam Nusantara Lombok Timur yang menyorot dan mendesak Gubernur NTB untuk mencabut Moratorium Penerbangan Kayu kecuali untuk perusahaan pertambangan dan perkebunan, pemegang ijin konsesi dikawasan hutan maupun diluar kawasan hutan, desaknya. 

Sedangkan Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cabang Mataram (GMNI) yang mengarahkan orasi pada penghapusan segala bentuk program yang tidak berpihak pada kaum Tani. Iapun, mengatakan Pemerintah Provinsi NTB harus memperioritaskan Program- program untuk kesejahteraan petani, sorotnya. 

Adapun Tuntutan Front Rakyat Petani yakni: Gubernur Gagal Mensejahterakan Rakyat. 

1. Selesaikan Kelangkaan Pupuk dan Subsidi Pertanian Lainnya secara adil dan Merata, 2. Evaluasi Program Pengadaan Bibit Jagung Secara jelas dan menyeluruh, 

3. Segera Selesaikan Pengerjaan Infrastruktur Jalan Raya di Pulau Sumbawa, 4. tertibkan dan legalkan Kelompok tani yang tinggal di sekitar kawasan Hutan, 5. Bangun Industrialisasi Yang berbasis BUMD NTB,6. cabut Moratorium Penerbangan Kayu kecuali untuk perusahaan Pertambangan dan Perkebunan dll, pemegang Ijin Konsesi dikawasan Hutan maupun diluar kawasan Hutan,7. Hapus segala bentuk program yang tidak berpihak pada kaum Tani.(KO.O2)