Walikota: Usulkan PDAM Regional Tuk Hadapi Kendala Pelanggan

Kota Bima,KabaroposisiNTB.Com--Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, berencana akan mengusulkan berdirinya PDAM regional yang dikelola bersama antara Pemkot dan Pemkab Bima, upaya itu untuk menjawab berbagai keluhan masyarakat terkait kebutuhan air bersih. Beberapa hari terakhir pihak PDAM telah memutuskan pasokan air bagi pelanggan yang menyebabkan warga Kota Bima menjerit akan lankanya air.

Walikota Bima H Muhammad Lutfi, SE, menyatakan usulan berdirinya PDAM regional akan disampaikan secara resmi ke Pemerintah Kabupaten Bima sebagai pemilik dan pengelola PDAM saat ini.

Dalam siaran persnya Rabu kemarin, Walikota menyatakan pihaknya telah mengundang Direktur sebagai pihak pengelola PDAM untuk mencaritahu kendala yang dihadapi oleh perusahaan daerah tersebut sehingga menyebabkan terhambatnya penyaluiran air ke masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Walikota mendapat penjelasan dari Direktur Utama PDAM Bima, H Khaerudin, ST,MT, jika selama ini pihak PDAM mengalami kesulitan dalam hal biaya operasional, bahkan Perusahaan daerah yang sudah berdiri sejak puluhan tahun itu tidak mampu membayar gaji karyawannya selama dua tahun. “Jadi Kita akan usulkan untuk membentuk PDAM regional yang dimiliki bersama antara dua pemerintahan,” ungkapnya.

Laporan tersebut menyebutkan, sekitar 60 persen masyarakat Kota Bima belum memiliki kesadaran membayar iuran, itu artinya hanya 40 persen yang membayar, dari hasil tersebut rata rata PDAM Bima hanya mampu megumpulkan sekitar Rp100 juta dalam sebulan dari hasil pembayaran pelanggan di Kota Bima. hal ini berbanding terbalik dengan biaya operasional yang sangat besar, PDAM harus membayar listrik untuk 9 titik pengeboran air ke pihak PLN sebesar Rp90 juta/bulan. “Iuran dari Pelanggan hanya bisa dipakai untuk bayar Listrik, sedangkan gaji karyawan tertunda sudah dua tahun,” bebernya.

Pada Saat pertemuan tersebut Walikota telah membicarakan wacana berdirinya PDAM regional yang dikelola oleh dua pemerintahan, PDAM yang dimiliki dan dikelola bersama antara dua Pemerintahan, yakni Kota dan Kabupaten Bima. pertemuan tersebut berlangsung selama dua jam pada hari Senin lalu, dan belum ada solusi yang tepat untuk menyelamatkan kebutuhan air warga kota Bima yang menjadi pelanggan PDAM.

BACA JUGA: Direktur PDAM, Sampaikan Kendala Terhambatnya Air Ke Walikota

Walikota akan mengundang resmi pihak pemerintah kabupaten Bima untuk mencari solusi masalah yang terjadi di PDAM, namun Walikota tidak merinci kapan rencana tersebut akan berlangsung. “Kita akan mengundang pemerintah Kabupaten sebagai pemilik sekarang ini mencari solusi untuk mendirikan PDAM regional sehingga PDAM dimiliki oleh Kota dan Kabupaten,” sebutnya.

Informasi yang dihimpun Wartawan, PDAM Bima sudah puluhan tahun berdiri, dan mengalami masalah keuangan sejak pemda Kabupaten Bima mengurangi anggaran untuk biaya operasional perusahaan tersebut, bahkan selama dua tahun karyawan PDAM tidak mendaoatkan hak gaji, banyak sistem perpipaan yang rusak, lantaran tidak pernah diperbaharui, ditambah lagi proyek perbaikan jalan akibat banjir yang menyebabkan pipa bocor. Namun pemerintah Kota Bima tidak menutup mata akan hal itu, karena pemerintan Kota menganggap banyak warga Kota yang menjadi pelanggan PDAM, faktanya memang sekiitar 80 persen adalah warga Kota Bima.

Pemkot Bima berupaya membantu dalam hal perbaikan saluran SR maupun pengeboran, yang tertuang dalam perjanjian kerjasama dengsan pihak PDAM, saluran SR dibenahi kemudisan sekitar 8 titik pemboran dilakukan oleh Pemkot untuk menambah debit air PDAM, ironisnya pihak PDAM malah menghentikan pasokan air bagi warga Kota Bima yang menyebabkan warga kelagapan untuk mendapatkan air bersih.(RED,KO.O7)