Hairuddin : PDAM Bima Dalam Keadaan Darurat

H.Hairuddin ST, MT, Direktur PDAM Bima.

BIMA,KabaroposisiNTB.Com--Langkah para karyawan PDAM menuju pemulihan harus menghayal dalam dan mimpi siang bolong.Bagaimana mungkin,karyawan PDAM bertahan menanti dalam mimpi, Apabila PDAM di miliki bersama oleh pemerintah kabupaten dan kota Bima. Demikian disampaikan Direktur PDAM H Hairuddin ST,MT, pada media ini,Selasa (13/4).

Ia menyampaikan selama 31 bulan bertuan belum dapatkan gaji menunggu arahan untuk bisa bertahan, Sampai kapan pemerintah baik pusat maupun daerah  bergerak hati perbaikan dan pemulihan PDAM.

"Apakah bupati dan walikota Bima tidak punya hati mendengar teriakan para karyawan PDAM Bima saat ini, hingga penyegelan sampai masuk jilid II," katanya.

Demikian juga para perwakilan rakyat di lembaga legislatif. Harusnya DPR di kabupaten Bima tidak perlu ada mereka hanya riah makan gaji buta, rebut paket paket proyek yang sudah di jual sudah di ambil keuntungan (fi) oleh mereka sendiri.  beralibi aspirasi, Akibatnya kebutuhan dasar masyarakat seperti kebutuhan air minum terabaikan," jelasnya.

Demikian juga, sebenarnya para aktifis,LSM, dan aparat hukum ikut tau bahkan se olah olah di restui oleh mereka. Untuk para dewan DPR berganda menjadi pemborong," tambah Hairuddin Mantan kadis Perkim ini.

Menurut Dirut PDAM, Harusnya para OPD terkait seperti Perkim,Bappeda,Kabag ekonomi Setda, mendesak Kalak BPBD untuk peduli dengan PDAM menggunakan tanggap bencana akibat bencana banjir di wilayah kabupaten Bima pada Jum'at (2/4) lalu.

Demikian juga untuk proses percepatan status PDAM menjadi PDAM regional di miliki bersama pemkab dan Pemkot, itu harus didukung.

Saat ini pengelolaan PDAM di wilayah kabupaten lumpuh. Para pelanggan di wilayah kecamatan Monta,Woha,Belo , Palibelo, Madapangga lumpuh akibat bencana banjir. PDAM membutuhkan adanya losstt watt plan untuk penanganan darurat, sehingga letak titik bocor, dan butuh jaringan agar dapat diatasi.

Demikian juga kebutuhan pipa 16" di wilayah IPA Pela parado dan pipa 8" di wilayah Madapangga itu semua kebutuhan PDAM Bima, selain gaji para karyawan," tambah Hairuddin.

"Pemerintah daerah jangan diam saja dengan kondisi ini, perusahaan PDAM Bumd bukan abal abal, jadi harus peduli dong," ujarnya.(KO.O1)