Pemprov NTB dan KSB Perkuat Rencana Aksi Dalam Penyusunan Program OGP

Kepala Dinas Kominfotik NTB, Dr. Najamuddin,Foto: Akbar.

MATARAM,KabaroposisiNTB.Com-- Pemerintah provinsi NTB melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB bersama dengan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat terus melakukan sinergi dan kolaborasi dalam rangka perkuat rencana aksi pada program Open Government Partnership (OGP Lokal) internasional. 

Dalam program OGP Internasional, pemerintah Provinsi NTB mempromosikan tiga program komitmen layanan publik yang digagas Diskominfotik NTB yaitu, Program NTBCare, NTB Satu Data dan Sistem Informasi Posyandu Keluarga. Sementara kabupaten Sumbawa Barat mempromosikan   program komitmen pelayanan publik berbasis gotong royong.  

"Terimakasih teman-teman OGI OGP Indonesia, PWYP, CSO, Akademisi, Media dan rekan Kepala Perangkat Daerah terkait atas bantuannya mengawal program komitmen ini akhirnya bisa di submit bersama ke dalam program OGP internasional," ungkap Kepala Dinas Kominfotik NTB, Dr. Najamuddin Amy saat memberi arahan pada Rencana aksi OGP lokal Kabupaten  Sumbawa barat melalui virtual, Kamis (05/08).

Menurut Bang Najam sapaan akrab Kadiskominfotik itu, pemerintah Provinsi NTB menjadi salah satu provinsi yang masuk dalam program Open Government Patnership (OGP) Internasional bersama empat kabupaten/kota di Indonesia. Yaitu Kota Semarang, Kabupaten Banggai, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Sumbawa Barat. Pemprov NTB dibawah kepemimpinan Gubernur NTB Bang Zul Zulkieflimansyah dan Wagub NTB Ummi Rohmi sangat terasa bukan hanya sekedar mengikuti program OGP namun kondisi senyatanya bahwa pelayanan publik adalah panggilan pengkhidmatan dan kerendahan hati melayani. 

"Program OGP Indonesia akan menjadikan best practices NTB dan KSB ini sebagai kisah sukses untuk menjadi inspirasi dan role model bagi dunia dan Indonesia," ungkapnya bangga.

Sementara itu, Ketua OGP Lokal Sumbawa Barat mengatakan, semua persyaratan yang dibutuhkan dalam program OGP itu pemerintah KSB sudah menjalani berbagai tahapan penyusunan mulai dari penyerahan proposal, penyusunan RAD, Uji Publik RAD dan sudah mulai menginput RAD nya.

Terdapat enam komitmen yang sudah diusung oleh KSB diantaranya; pertama  penguatan kebijakan aksi bersama, kolaborasi dan kemitraan dengan pemerintah, masyarakat sipil serta sektor swasta dalam berkolaborasi dalam penuntasan 5 pilar sanitasi total berbasis masyarakat melalui program daerah pemberdayaan Gotong Royong. Kedua, mewujudkan posyandu gotong royong. Ketiga, mewujudkan KSB Satu Data. Keempat, penguatan forum pelayanan. Kelima, penguatan perlindungan dan pemberdayaan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial berbasis gotong royong Dan terakhir penataan OPD menuju pemerintah yang akuntabel dan melayani.

"Dari enam komitmen ini yang ingin dicapai adalah akses informasi, partisipasi masyarakat, publik akuntabel, inovasi teknologi dan transparansi," jelasnya.

Hingga saat ini instansi pemerintah di 78 Negara bersama dengan ribuan organisasi masyarakat sipil menjadi anggota OGP. OGP Lokal adalah inisiatif OGP yang menghubungkan pemerintah daerah dengan organisasi masyarakat sipil yang berkolaborasi mengembangkan rencana aksi keterbukaan pemerintah (Open Government) di tingkat lokal.

Adapun tahapan-tahapan yang telah dilakukan dalam penyusunan rencana aksi OGP Lokal sebagai berikut: 1. Orientasi Pembekalan Penyusunan Rencana Aksi; 2. Penyusunan Sekretarian OGP Lokal yang di rencanakan di Kantor Bappeda Provinsi NTB; 3. Penyusunan Tim Kerja Penyusunan Rencana Aksi; 4. Workshop Penyusunan Draf Rencana Aksi; 5. Workshop Penyusunan Rencana Aksi; 6. Uji Publik Dokumen Rencan Aksi; 7. Penetapan Dokumen Rencana Aksi; dan 8. Submit Dokumen Rencana Aksi.(RED,KO.O3)