Forum PGRI Honorer Tuntut DPRD Kabupaten Bima Loloskan P3K

Keterangan foto: Saat audiensi di DPRD Kabupaten Bima.

BIMA,KabaroposisiNTB.Com--Ratusan Forum PGRI Honorer datang ke kantor DPRD Kabupaten Bima menuntut untuk diloloskan menjadi guru P3K, Senin (01/11/2021).Guru SDN Manggekompo, Desa Kala selaku pengikut Tes guru PPPK, Mahtir S.pdi mengatakan bahwa DPR memberikan janji secara lisan untuk diminta kepada Forum PGRI Honorer agar hadir pada hari Rabu, 3/11/2021 untuk bertemu dengan BKD, Dikpora, dan Bupati Bima.

"Namun, setelah Forum PGRI Honorer hadir.

DPR beralasan hari ini akan mengadakan rapat internal antar Komisi l dan Komisi lV. Toh kenapa kami disuruh hadir, padahal dari Komisi lV itulah kami hadir untuk menindak lanjuti tuntutan pada hari Senin," katanya.

Lebih lanjut, Mahtir menuntut didepan DPRD, dari 884 orang guru Honorer yang lolos pesanggret, semuanya harus diloloskan. Tidak seperti aturan yang kocar-kacir yang nilainya rendah namun tetap diloloskan. 

"Kebutuhan guru P3K se-Kabupaten Bima itu sedikit kuotanya. Yaitu hanya 90 formasi saja," ujarnya.

Dia berharap dari kebutuhan gurus ASN di semua Sekolah se-Kabupaten Bima sekitar 1500 orang. Lewat kesempatan ini semua guru yang lolos Pesanggret kemarin harus diloloskan manjadi guru P3K.

"Kami minta, kita yang lolos tes diatas Pesanggret harus di loloskan agar guru-guru ASN terpenuhi di setiap Sekolah," harap Mahtir.

Lanjut, Guru dari Madapangga, Sumarni S.Pd menyampaikan, meraka yang hadir tidak akan bergeser di kantor DPRD. Karena masih mau menunggu janji DPRD untuk melakukan audiensi dengan BKD, Dikpora, dan Bupati terkait dengan guru PPPK yang tidak lolos pada saat ikut tes. Padahal nilainya sudah jelas tinggi sesuai Pesanggret.

"Hari ini kami hanya minta loloskan semua guru-guru yang dianggap lolos secara aturan Pesanggret," katanya

Dari guru honorer Sampungu, Sarif, S.Pd, meminta kepada DPRD harus memanggil semua Dinas terkait khususnya BKD untuk menjawab tuntutan.

"Jadi kami tidak mau bicara yang tidak ada terangnya. Kami butuh ucapan dari Bupati Bima terkait dengan keinginan kami," ujarnya.

Sementara Anggota DPRD Maaruf Yasin, S.Adm menanggapi hal itu, bahwa apa yang di sampaikan oleh guru-guru, sudah di terima dengan baik oleh Komisi terkait.

"Pertama terkait dengan data yang tidak jelas dan tidak konsekuen. Kedua bahwa tidak ada yang dibayar insentifnya bahkan ada yang tidak dibayar beberapa bulan terkait dengan insentif nya," ucapnya

DPRD Boiming dari Komisi lV terkait dengan apa yang di bahas pada hari Senin itu harus ditindak lanjuti pada hari Rabu ini.

"saya juga ikut mendukung. Nah, diminta kepada Ketua Komisi lV harus bisa menerima dan melanjutkan apa yang menjadi pembahasan pada hari senin, agar ini bisa selesai di bahas," katanya

Hal serupa juga dari DPRD Rafidin, S.sos Komisi l, kemarin sudah ada pertemuan denga PGRI dan sudah ada kesepakatan antara BKD, Dikpora, Bupati.

"Tapi kami dari komisi l dan 1V akan melakukan rapat internal, untuk memanggil BKD dan Dikpora," katanya

Diakhir, Wakil ketua ll DPRD M.Yasin, S.Sos menanggapi semua apa keinganan Forum PGRI, yaitu meminta waktu kepada guru agar di skor dulu. Karena memang kita mau rapat internal dulu dengan Komisi l dan Komisi lV guna membahas pemanggilan Dinas.

"Pihak terkait kita tidak bisa memanggil secara lisan. Artinya harus dengan surat secara resmi supaya bisa datang. Apapun harapan dari Forum PGRI, insya Allah akan kami tepati," tutupnya.(RED)