Usrah : Pupuk Jadi Momok Bagi Petani, APBD Tak Pro Rakyat

BIMA,KabaroposisiNTB.Com--Persoalan pupuk di Kabupaten Bima selalu menjadi kendala dan seksi diperbincangkan baik oleh Mahasiswa, aktivis, masyarakat, Lembaga Eksekutif, Legislatif dan warga Bima umumnya. Di setiap tahun pasca musim hujan (MH) para petani untuk bercocok tanam, selalu menemui kendala pupuk langkalah, dan apa-apalah semuanya. 

Terkadang, hal ini menjadi peristiwa biasa di daerah kita yang mayoritas petani. Anehnya,  sengaja tak dipikirkan oleh pemerintah daerah atas kondisi ini. Apakah KP3, Distributor ataukah pengecer atau pihak lainnya yang dipersalahkan, menjadi tanda tanya besar bagi semua elemen.

Direktur BCW Usrah SH alias Andre melalui analisanya memaparkan, kalau dibilang distributor yang salah mereka itu tugasnya mendropkan pupuk ke para pengecer binaannya. Kalaupun pengecer, mereka lagi-lagi memberikan pupuk kepada pemilik E-RDKK (Koptan,Red) yang diusulkan oleh BPP ke Dinas pertanian. 

"Sementara, Setiap tahun E-RDKK selalu diusulkan sebelum tahun ditetapkan seperti saat ini untuk tahun 2022 itu sudah ditetapkan dan diusulkan pada tahun 2021,"' jelas Usrah. 

Merujuk akan hal itu, sementara pupuk itu bersubsidi. Secara otomatis, itu dibayarkan melalui APBD untuk barang bersubsidi dong," ungkapnya. 

"Atas hal ini, kenapa Pemda Bima tidak mengusulkan banyak untuk pemenuhan kebutuhan para petani, mulai dari BPP agar mampu mendata kebutuhan pupuk baik itu tegalan maupun sawah tak ada hujan bahkan di areal pegunungan yang ramai ditanami jagung oleh para petani saat musim hujan," tuturnya. 

Kata Usrah, kalau hal ini sering terjadi secara otomatis APBD tak pro Rakyat. Apalagi di Kabupaten Bima, 1 triliun lebih saja untuk pembelanjaan aparatur daerah, pembangunan, dan pembinaan serta lainnya," katanya. 

"Sementara pupuk masuk pada kategori pembinaan, kok ngga dibesarkan anggarannya," sesalnya. 

Disisi lain, pupuk bersubsidi itu ada lima macam, kenapa harus Pupuk Urea saja, pemerintah gandeng perusahaan, distributor untuk sosialisasi dong untuk jenis pupuk tersebut agar masyarakat juga paham," tantangnya. 

"ini berbanding terbalik dengan daerah maju di pulau Jawa, pemberdayaan bagi masyarakat itu harus lebih besar APBDnya dibanding hal lain," akun Andre Sapaan akrab Usrah.(RED)