HMS Mempertanyakan Serapan Garam Rakyat Untuk Bima dan Sumbawa kepada Pemerintah

Jakarta,KABAROPOSISINTB.Com--Sosok Anggota DPR RI H.Muhammad Syafrudin ST,MM,sangat peduli atas kepentingan masyarakat se-pulau Sumbawa baik di sektor Pertanian,Nelayan,Kehutanan dan lainnya.

Buktinya dalam rapat dengar pendapat senin (17/1) Komisi IV DPR RI dengan Pemerintah dalam hal ini Bulog,ID Food,PT Berdikari dan PT Garam.H.Muhammad Syafrudin mempertanyakan serapan garam secara nasional dan daerah-daerah sebagai penyangga Ekonomi Nasional," tutur HMS saat itu.

"Seperti tahun 2016 tidak ada serapan untuk Bima dan Sumbawa,sementara untuk Bima tahun 2019 sebanyak 753,867 Ton Sumbawa tidak ada, kemudian tahun 2020 Bima 979,403 Ton dan Sumbawa 65,112 ton sementara 2021 tidak ada data yang disampaikan, hal inilah yang membuat saya bertanya kenapa data yang disampaikan tidak lengkap, padahal masalah garam harusnya bisa menjadi prioritas dalam penopang perekonomian nasional," terangnya. 

HMS menyampaikan agar serapan garam tidak boleh berlaku didaerah Jawa saja tetapi di pulau Sumbawa khususnya Bima dan Sumbawa memiliki kwalitas yang tidak kalah jumlahnya dengan produksi garam di pulau Jawa," ungkapnya.

HMS mengingatkan agar pemerintah datang melihat kondisi garam dipulau Sumbawa yang mana meminta juga keberadaan dipusat dengan didaerah menjadi sinergi agar semuanya dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat," pintanya. 

"Jangan sampai pemerintah daerah khususnya tingkat bawah yang menjadi lapisan pertanyaan yang disampaikan oleh rakyat tetapi justru kita mencari solusi bersama, jangan import yang dikedepankan tetapi lokal yang harus menjadi prioritas,ucap HMS dalam video saat rapat dengar pendapat dengan pemerintah yang disampaikan kepada media.(Red,Ko.O1)