Masyarakat di Suntik vaksin, Komisi V DPRD NTB Ingatkan Pemerintah

Keterangan Foto: Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiyansyah.

Mataram,KabaroposisiNTB.Com--Salah seorang Anggota Komisi V DPRD NTB, Akhdiyansyah meminta kepada Pemerintah supaya memberikan masyarakat vaksin halal dan aman untuk masyarakat.

Hal itu disampaikan karena, masyarakat NTB membutuhkan vaksinasi yang halal dan aman. Oleh karena, ia mendesak Pemerintah memverifikasi jenis vaksin ketika vaksinasi lanjutan booster yang akan dilakukan di NTB.

Menurutnya, pemberian vaksin booster untuk masyarakat NTB yang memenuhi syarat penting mengingat pelaksanaan kegiatan skala Internasional MotoGP. Salah satu yang perlu diperhatikan kata Politisi PKB ini yakni kehalalan vaksin.

“Mengacu pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 2 tahun 2021. Perlu ada verifikasi mengingat vaksin ini tujuannya baik sehingga harus aman dan halal,” ujar Akhdiyansyah, Kamis 13 Januari 2022.

Politisi PKB yang disapa Guru To’i ini menilai, NTB saat ini menjadi sorotan publik. Tidak saja nasional, melainkan sorotan dunia, menyusul pelaksanaan MotoGP 2022 yang akan melibatkan puluhan ribu orang.

Kedatangan Presiden RI Joko Widodo ke Lombok Tengah mengkroscek kesiapan MotoGP lanjutnya, bentuk keseriusan pemerintah menyukseskan MotoGP dan event internasional lainnya di NTB. “Tidak ada jalan lain kecuali harus memenuhi syarat yakni melaksanakan vaksinasi boster,” ungkapnya.

Terkait hal itu, Kepala Dinas Kesehatan NTB dr. H. Lalu Hamzi Fikri, mengatakan vaksinasi booster di NTB akan diluncurkan pada 19 Januari 2021 di RS Mandalika, Lombok Tengah. Sasarannya adalah usia 18 tahun ke atas dan sudah memperoleh vaksin lengkap minimal enam bulan lalu.

Selain usia 18 tahun, diberikan juga untuk Llansia dan kelompok immunocrompomised. Adapun vaksin yang digunakan dibuat berdasarkan ketersediaan dan perkembangan hasil penelitian BPOM, ITAGI, dan WHO. “Saat ini ada tersedia vaksin Pfizer. Ke depan bisa moderna atau AZ sesuai ketersediaan atau droping dari pusat,” ujarnya.

Gerakan untuk penggunaan vaksin halal akhir-akhir ini mulai mencuat. Bahkan, MUI melalui Sekretaris Jenderal Amirsyah Tambunan mendesak pemerintah menyiapkan dosis vaksin Covid-19 halal yang cukup untuk umat muslim di Indonesia.(Adi Alfaisal)