Diduga Istana Intervensi Beberapa Pilkades di Kabupaten Bima

Keterangan Foto: Usrah SH pembina dan Pendiri LSM BCW. 

BIMA,KabaroposisiNTB.Com--Momen Pilkades adalah demokrasi masyarakat di desa desa dalam memilih calon pemimpin untuk mengelola dan membangun desa. Di kabupaten Bima ada 57 desa yang melaksanakan pemilihan di tahun 2022 ini.

Catatan khusus dari pembina LSM Bima Coruption Watch (BCW) Usrah SH dari 57 Desa ada beberapa desa diduga kuat pihak istana melakukan intervensi politik dalam memenangkan salah satu calon. 

Seperti halnya di kecamatan Bolo, dari tiga desa yakni Desa Rato, Sondosia dan Rada begitu juga di Madapangga Desa Ndano dan Tonda serta Monggo termasuk kecamatan Soromandi yakni di Desa Punti dan Kananta.

"Memang dalam hal kepastian intervensi ini sulit dibuktikan secara detail. Akan tetapi rekam jejak digital tidak bisa dibohongi dan fakta di lapangan seperti halnya pergerakan kader partai Golkar dan orang-orang dekat kekuasan," ujar Andre Sapaan Akrab Usrah. 

Disisi lain, dalam hal intervensi ini bukan hal yang baru apalagi ajang politik sebentar lagi akan tiba baik itu pileg dan pilkada. Akan tetapi, demokrasi lokal seperti Pilkades terkerangkeng apabila ada intervensi dari kekuasaan. Pasalnya, kepentingan merekalah yang ada bukan kepentingan membangun desa apalagi desa dibutuhkan kebebasan dalam menentukan pemimpin melalui demokrasi bukan dengan intervensi," tegasnya. 

Kata dia, intervensi ini akan merusak demokrasi. Hal ini disebabkan bukan pemimpin cerdas yang dipilih akan tetapi pemimpin yang didasari kepentingan kekuasaan saja," tuturnya.

"Walau memang bukan segalanya intervensi ini penentu kemenangan. Akan tetapi kalau ada hal hal seperti ini dapat menganggu demokrasi masyarakat di desa, dan pemilih tidak menentukan pilihan memilih pemimpin yang baik dan kepentingan masyarakat banyak hanya kepentingan politik saja," terang Usrah.(MARLIN)