Diduga DPRD Tutup Mata Atas PAD Tanah Eks Jaminan

Kabupaten BIMA, KabaroposisiNTB. COM--- Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dianggap main-main, diduga tutup mata atas hal itu. Apalagi ini menyangkut kepentingan masyarakat kabupaten Bima dari 191 desa,  18 kecamatan. 

Kenapa tidak dewan, dianggap tutup mata, ini penjelasan pendiri dan pembina LSM BIma Corruption Watch (BCW) Usrah SH. 

"Sebagai wakil rakyat mengawasi dan mengontrol segala kebijakan lembaga eksekutif dalam menentukan maju mundurnya daerah sangat ditentukan oleh kinerja dewan, " ungkap Usrah. 

"Apalagi kalau menyangkut PAD, " Tutur Andre sapaan akrab Usrah. 

Dikatakannya, banyak saja kalau PAD yang dihasilkan dari pelelangan tanah eks jaminan itu bernilai miliaran setiap tahun,  udah bisa membantu pembangunan infrastruktur dan lain-lainnya dari PAD tersebut, kalau fungsi dewan mampu mengontrolnya dengan baik, " kata Usrah. 

"Terkesan dewan diduga tutup mata atas kondisi ini, atau memang mereka hanya jabatan tiga d yakni duduk, diam dan duit saja," Kilah Andre. 

Ironisnya lagi, pihak dewan diduga tak mampu mendobrak kondisi kabupaten Bima yang keadaan IPM masih rendah dengan bentuk fungsi dan pengawasnya. Serta banyak hal yang menunjukkan kinerja dewan bukan untuk masyarakat umum tapi diduga hanya untuk pribadi dan partai saja, " tandasnya. 

"Atau mmemang mereka pasrah pada kekuasan oligarki tanpa peduli masyarakat kabupaten Bima, " Sesalnya. (RED)