Pejabat Eselon II Terlibat Politik Praktis, Rachmat Hidayat Ingatkan Gubernur Beri Tindakan Tegas

Mataram, KABAROPOSISINTB. COM----Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan H Rachmat Hidayat mengingatkan Gubernur NTB H Zulkieflimansyah untuk menindak tegas pejabat Pemprov NTB yang terlibat politik praktis.

Hal tersebut dilakukan Ketua DPD PDI Perjuangan NTB ini menyusul beredarnya potongan video pidato sambutan Kepala Dinas Sosial NTB H Ahsanul Khalik di berbagai group WhastApp. Potongan video itu diketahui merupakan sambutan Ahsanul saat mewakili Gubernur dalam acara halalbihalal Himpunan Masyarakat Lombok (HIMALO) di perantauan yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Ahad (7/5).

Dalam potongan video tersebut, Ahsanul mengatakan, “Saya berharap muncul orang-orang Sasak yang hebat untuk memimpin NTB ini. Tetapi dia harus paham betul tentang ke-Sasak-annya dan tentang ke-NTB-annya. Tetapi kalau belum ada, ya biarkan Bang Zul dulu nanti kan periode kedua.”

Rachmat menegaskan, apa yang disampaikan Ahsanul Khalik secara terbuka di hadapan hadirin dalam acara tersebut, jelas adalah tindakan politik praktis yang dilakukan oleh pejabat eselon II NTB.

”Gubernur harus mengambil tindakan tegas terhadap jajarannya yang sudah terang-terangan terlibat politik praktis semacam ini,” kata Rachmat, kemarin (9/5).

Rachmat menyebut dirinya sedang berada di Jogjakarta untuk kunjungan Komisi VIII DPR RI dan kiriman potongan video pidato Ahsanul khalik diterimanya dini hari dari sejumlah tokoh masyarakat Sasak. Banyak pula di antara para tokoh tesebut yang menyampaikan kegeramannya secara langsung pada Rachmat.

Dini hari itu pula, Rachmat langsung menghubungi Sekretaris Daerah NTB HL Gita Ariadi, agar ada tindakan tegas terhadap seluruh ASN lingkup Pemprov NTB yang terlibat politik praktis. Rachmat menyebut, sebagai Sekda, Gita adalah Panglima para ASN di Pemprov NTB. Namun begitu, kepada dirinya, Rachmat menyebutkan, Sekda mengaku, bahwa kewenangan penidnakan ada pada Gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pada saat yang sama, Rachmat juga menghubungi Gubernur Zul melalui sambungan telepon. Respon baru didapat selepas pagi. Kepada Rachmat, Gubernur Zul mengaku akan memanggil Ahsanul terkait hal tersebut.

Acara halalbihalal Himalo tersebut diketahui dihadiri sekitar seribu diaspora Lombok yang kini tinggal di Jakarta dan sekitarnya. Saat berpidato di hadapan hadirin itu, Ahsanul melanjutkan penyampaian dengan mengatakan, “Yok daripada yang masuk yang bukan orang NTB. Kan ada juga orang di luar NTB kan kepengin juga dia nyalon jadi gubernur NTB. Ya jangan bermimpilah. Kita bangsa Sasak harus mengatakan itu. Jangan bermimpilah. Bukan berarti kita kesukuan. Ndak. Tetapi kita harus memahami bahwa kita memang memiliki orang-orang yang memiliki kemampuan untuk itu.”

Rachmat menegaskan, selain politik praktis, apa yang disampaikan Ahsanul Khalik tersebut juga berpotensi memecah belah. Menegasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara di sisi lain, apa yang disampaikan Ahsanul juga kata Rachmat, akan dengan sangat mudah ditafsirkan oleh khalayak, bahwa sesungguhnya saat ini tidak ada tokoh Sasak yang pantas menjadi gubernur memimpin NTB.

”Sebagai pejabat eselon II, Ahsanul telah memberikan pembelajaran yang tidak baik. Sebab, semua masyarakat, seluruh warga, boleh menjadi apa saja di Republik ini selama tidak dicabut hak politiknya entah dia Suku Sasak, Suku Samawa, Suku Mbojo, ataupun warga negara Indonesia lainnya,” tandas Rachmat.

Karena itu, politisi berambut perak ini juga mendesak agar Bawaslu juga turun tangan. Ahsanul disebutnya harus diperiksa. Termasuk pejabat lain di Pemprov NTB yang memiliki indikasi yang sama yang terlibat politik praktis.

Ditegaskannya, tidak hanya di tahun politik seperti saat ini, narasi-narasi yang berpotensi memecah belah masyarakat harusnya tidak mendapat tempat. Pun pejabat-pejabat yang merupakan abdi negara yang terlibat politik praktis juga sudah sepatutnya ditindak tegas, bukan justru sebaliknya diberi panggung.

”Politik itu bermartabat. Tidak bisa meraih segala sesuatu dengan segala cara. Nggak boleh begitu. Pasti setiap orang Sasak yang mendengar apa yang disampaikan dalam potongan video itu juga berpotensi tesinggung,” tandas Rachmat.

Dirinya pun mempertanyakan, apa kapasitas Ahsanul untuk menyampaikan hal tersebut. Ketika pun dalam kapasitas mewakili Gubernur, atau mewakili Sekda, dimana dirinya mendapat penugasan secara resmi, jelas yang disampaikan Ahsanul sudah sangat-sangat offside. Kalau pun hendak bercanda, dinilainya sangat tidak sensitif dan tidak pada tempatnya.

”Ini sama saja, mau masuk surga tapi menohok teman sendiri. Masuk surga harus dengan mulus. Harus dengan iman dan perilaku yang baik,” tandas Rachmat.

Ditegaskannya, dirinya akan terus mengingatkan Gubernur Zulkieflimansyah untuk terus menindak tegas ASN yang berpolitik praktis tersebut. Sebab, perilaku politik praktis dari para pejabat, justru bisa menjadi kampanye negatif yang malah bisa mendiskreditkan gubernur.(RED)