Lagi, Bawaslu imbau Kades dan Perangkat Desa

Foto: Koordinator Bawaslu Kabupaten Bima. 

BIMA, KabaroposisiNTB. COM_Kepala desa dan perangkat desa harus netral dalam proses Pemilu atau Pemilihan. Sebab, keterlibatan kepala dan perangkat desa akan berdampak terhadap buruknya tatanan demokrasi, yakni dapat merusak kualitas Pemilu atau Pemilihan serta dapat mencederai proses demokrasi. 

Karena itu, Bawaslu Kabupaten Bima tidak bosan-bosannya mengimbau kepada seluruh kepala dan perangkat desa yang ada di lingkup Kabupaten Bima agar tetap bersikap dan berrtindak netral baik pada proses pemilu maupun di rezim pemilihan. 

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bima, Hasnun, S. Pd., menyebutkan, bahwa dari pemililu/pemilihan ke pemilu/pemilihan masih saja ditemukan adanya dugaan keterlibatan kepala desa yang diduga tidak netral pada saat proses pemilu/pemilihan. “Hal itu menandakan bahwa masih ada oknum kades yang masih belum mampu menahan diri  untuk tidak trerlibat politik praktis,” tuturnya. 

Atas dasar hal tersebut, lanjut pria yang dikenal ramah dan murah senyum ini, mengaku bahwa netralitas kepala desa menjadi salah satu sorotan Bawaslu Kabupaten Bima. 

Lalu, adakah sanksi bagi kepala desa dan perangkat desa yang terlibat politik pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota? Pria yang akrab disapa Gus Alex ini membeberkan, bahwa bagi kepala desa yang terbukti melanggar netralitas kepala desa bisa dikenai sanksi administratif hingga saknsi pidana. 

Sanksi administrasinya, terangnya, bisa berupa teguran lisan dan tertulis, dan jika teguran tersebut tidak diindahkan, maka bisa dilakukan tindakan pemberhentian sementara, serta dapat dilanjutkan dengan tindakan pemberhentian secara permanen. “Hal itu diatur dalam Pasal 29 dan 30 UU No 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang desa,” urainya. 

sementara, lanjutnya, terkait pelanggaran pidana netralitas kepala desa, diatur dalam Pasal 71 dan Pasal 188 Undang-undang Nomor 10 Tahun   2016 yang mengatur tentang Pemilihan Gubernuur, Bupati, dan Walikota. 

Lalu bagaimana dengan perangkat desa, adakah aturan yang melarang untuk terlibat politik praktis? Dijelaskannya, bahwa perangkat desa juga dilarang untuk terlibat politik, hal itu diatur dalam Pasal 51 dan 52 Undang-undang No 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang desa. 

“Karena itu, kami (Bawaslu, red) tidak bosan-bosannya mengimbau kepada kepala dan perangkat desa agar dapat menjaga netralitasnya sebagai pejabat atau aparat pemerintahan. Sebab, selain berdampak pada tataran demokrasi, juga berakibat pada pribadinya masing-masing yang berimbas pada ekonomi dan psikologis keluarga yang menjadi tanggungan hidupnya. Sebab, kalau sampai diberhentikan dan apalagi sampai dipidana,” pungkasnya, mengingatkan dengan tegas.(RED)