Bahas Tatakelola Garam, Gubernur NTB Tatapmuka dengan Petani Garam

Foto:Pertemuan Gubernur dengan Petani Garam di ruangan VIp(21/8/19).

Bima,Kabaroposisi--Saat ini, beberapa permasalahan yang dihadapi saat ini berkaitan dengan pengelolaan garam antara lain kualitas garam yang masih belum sesuai dengan standar garam industri, tingginya biaya upah pikul garam dari tambak menuju jalan raya dan kurangnya sarana dan prasarana infrastruktur.
         
 "Di sisi lain, kisaran harga garam saat ini masih berada pada Rp. 7.000 per karung. Namun, kalau diolah maka harganya bisa lebih tinggi. Hanya saja, para pengusaha atau industri membutuhkan keamanan dari daerah dimana akan dibangun industri.

Demikian beberapa masalah yang muncul dalam dialog Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, Wakil Bupati Bima, Drs. H. Dahlan M. Noer dan Kadis Kelautan Provinsi NTB L. Hamdi M.Si, Rabu (21/8) di Ruang VIP Bandara Sultan Salahuddin Bima.

 Dihadapan 22 petani garam dari tiga kecamatan sentra garam tersebut, Gubernur yang akrab disapa Dr. Zul tersebut mengungkapkan  hadirnya industri pengolahan merupakan solusi tepat untuk mengolah berbagai hasil pertanian dan kelautan di NTB.

"Termasuk potensi garam yang ada di Kabupaten Bima. Sehingga, masyarakat petani bisa merasakan kesejahteraan dari hasil usahanya selama ini. Apalagi pengolahan itu menyangkut hasil garam yang ada di Kabupaten Bima, yang jumlahnya cukup besar.

Pada dialog yang dipandu Kadis Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Ir. Hj. Nurma M.Si tetsebut, Gubernur memaparkan,  "untuk mencarikan solusi terhadap harga garam di Kabupaten Bima, Gubernur akan mempertemukan para pengusaha garam di Indonesia dengan para petani, dengan langsung mengajak para pengusaha garam meninjau tambak garam  minggu I September mendatang.

 "Dalam waktu dua minggu, silahkan pilih satu orang setiap kecamatan untuk kita pertemukan dengan pengusaha garam Surabaya," kata Gubernur.

 Sesuai kesepakatan dengan para petani, Dr. Zul mengharapkan petani mampu memenuhi penyediaan kuota 40 ribu ton garam kualitas I dan II (K1/K2) untuk diserap dalam dalam industri.

Gubernur selanjutnya menugaskan   Ir. L. Hamdi. M.Si Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB melakukan pengecekan ke sentra garam rakyat ketersediaan 40 ribu ton garam K1.(koo1hum).