Dibalik Pertemuan Kadis Perikanan dengan Warga Sanolo yang bagi-bagi Gratis Garam,Massa Tolak Bertemu Bupati Minta Ketemu Gubernur

Bima,Kabaroposisi--Aksi Spontanitas petani garam dengan pembagian garam gratis akibat anjloknya harga seperti dilansir media ini mendapat tanggapan dari pemerintah daerah,alhasil pertemuan mereka menolak bertemu Bupati Bima tapi meminta bertemu dengan Gubernur.

Peristiwa itu terjadi pada Sabtu,(17/08/19) pukul. 09.00 wita bertempat di Jalan Raya depan TPU Sanolo telah dilakukan Aksi spontanitas oleh Petani Garam Desa Sanolo yg diakomodir oleh Ardiansyah terkait Merosotnya Harga Garam dan tidak adanya Perhatian pemerintah kabupaten dan provinsi.

Aksi petani garam membagikan garam gratis terhadap pengguna jalan dan menumpahkan garam di pinggir jalan raya ini menuai perhatian pemerintah daerah.Dimana pada pukul 11.00 Wita para pemangku jabatan datang di lokasi yakni Kadis Perikanan dan Kelautan Hj Nurmah,Kadis BPMDes Tajudin,

Kapolsek Bolo Iptu Juanda, Ka Pos Daru Ipda Muhtar, Kades Sanolo Mahfud Hasan,Korlap aksi Sdr Ardiansyah bersama peserta aksi sebanyak 50 orang.

Tepatnya, Pukul. 11.00 wita Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Bima Ibu Hj Nurmah bersama rombongan tiba di lokasi aksi dan menyuruh massa aksi agar kita mengedepankan musyawarah.Kapolsek Bolo Iptu Juanda beserta anggota Tiba dilokasi aksi dan menghimbau kepada massa aksi agar tidak menutup jalan dan mengedepankan musyawarah dan agar aspirasinya di salurkan secara sopan.

Alhasil aksi pembagian garam gratis dihentikan,lalu seluruh massa aksi melaksanakan musyawarah dengan Dinas Perikanan dan Kelautan di baruga Dekat tambak garam Sanolo.

Pada kesempatan itu Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan menyampaikan pemerintah Baik itu pemerintah Provinsi maupun Daerah tetap akan mengupayakan apa yang diminta para petani garam kedepannnya. Pihaknya hadir disini dalam rangka mengetahui betul apa persoalan yang ada,insyaallah akan kami jawab apa yang jadi pertanyaan dari petani garam," Jelasnya pada pertemuan tersebut.

Ardianayah yang menyampaikan momentum kami tadi pagi dalam menyambut HUT RI ke 74 adalah kami selaku pemuda Desa Sanolo yaitu dng membagi-bagikan Gratis Garam. Kalau memang kinerjanya baik tidak mungkin setiap tahun tdk pernah ada perubahan dan ini tidak bisa diselesaikan di Dinas Pemda saja,Dinas propinsi juga harus ikut.

Selain itu Hasil Garam merupakan piring nasinya Desa Sanolo adalah dimana harga garam sampai hari persatu karung bernilai Rp 5.000 apa itu bukan hal yang sangat urgent. Kok Gubernur dan Bupati Bima hanya diam saja," ujarnya.

Konsolidasi kami bukan lagi dengan pemerintah Daerah tapi  pemerintah Propinsi dan mengingkan Bupati dan Gubernur untuk  hadir dan berdiskusi bersama kami.

Disisi lain berjalan empat tahun kepemimpinan Bupati Bima hanya berjanji saja, bukan itu yang kami butuh tapi bukti. " Tahun lalu hanya dijanjikan ada perusahaan garam nyatanya sampai hari ini hanya retorika saja," terang Ardiansyah.

Kami tidak butuh proses karna faktanya sampai sekarang buktinya nihil itu hanya mencerminkan imajinasi saja. Pihaknya tidak ingin lagi bicara dengan Pemda. Pihaknya butuh bicara dengan Pak Gubernur dan hanya menceritakan proses kepada orang nomor satu di NTB," tantangnya.

Ditambahkannya,Kebijakan tentang inpor garam agar Bupati Bima bersuara biar Pemerintah pusat mendengar aspiraai masyrakat supaya pemerintah pusat tidak lagi inpor garam.

 Amrin, S.Pd meminta Bupati Bima bisa membuat Perbut tentang patokan harga garam.

Adapun tanggapan dari kadis Perikanam dan Kelautan Hj. NURMAH akan mengupayakan sesuatu,tidak gampang karena sistem banyak permasalahan yang akan dihadapi seperti kualitas mutu garam.

Pihaknya sudah pernah mengirim 20 Kontainer K2 seharga Rp 68.000. Ada 2 PT yaitu PT susanti dan PT Garam dan dalam perjalanannya ternyata biaya Prangkonya yang mahal maupun transportasinya sehingga harga garam merosot dan itulah letak benang merahnya.

Adanya muncul Kelompok dan Koperasi serta pengumpul kita tidak ada yang punya modal.Upaya yang telah dilakukan oleh Pemda Kabupaten Bima sudah dilakukan dan Bupati telah bersurat ke KKP Pusat untuk mengurangi inpor garam.

Selain itu HPP Garam sudah ada tanda tangan kontrak garam dan regulasi. Langkah yang dilakukan sekarang adalah menghadirkan contoh K1 maupun K2.

Seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan lancar dan berakhir pukul. 12.10 wita dan pengamanan oleh anggota Polsek Bolo dan pos Daru yg dikoordinir oleh Iptu Juanda.

Hasil audiensi hasil musyawarah dengan Dinas perikanan dan Kelautan belum ada kepastian terkait kenaikan harga garam. Akan ada pertemuan lanjutan dengan Gubernur NTB dan Bupati Bima saat kunjungan Gubernur NTB di wilayah Bima pada bulan september mendatang.(K001)