Penetapan Lokasi diluar Tatib, Serta DPT Yang Belum Terbagi Tuntas Pemilihan BPD Tonda Menuai Protes Calon

foto: Contoh Peserta Undangan yang terbagi pada warga terbagi di dusun Karama lembo dusun 1.

Bima,Kabaroposisi--Sebelumnya daftar pemilih (DPT) menjadi perguncingan sosmed,Kembali peserta memprotes kebijakan sepihak panitia yang mengambil lokasi pelaksanaan pemilihan Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD) Desa Tonda,Kecamatan Madapangga,Kabupaten Bima,Provinsi NTB,Seperti dilansir media ini sebelumnya.

foto:Sarifudin S.Pd Salah Satu Peserta Di Dusun Ntanda Sigi, 2 September 2019.

Kondisi ini menimbulkan polimik bagi warga yang setelah dicek oleh salah satu peserta di Ntanda Sigi dusun tonda,ujar Sarifudin S.Pd,pada senin 2 September 2019.

Ketika ini tidak diluruskan oleh panitia atas kebijakan ini akan berdampak pada pembatalan pemilihan. Belum lagi banyak Pembagian Undangan Dpt yang tidak yampe di warga yang telah mendapat dan tidak ada," herannya ungkap Sarifudin.

lanjutnya,dirinya mengancam akan mengundurkan diri dari pencalonan ketika hal ini tidak diindahkan. " Apalagi undangan DPT yang terbagi tertera lokasinya di lapangan desa," ungkapnya.

Dirinya sangat sesalkan kinerja panitia yang hari ini dianggap amburadul serta terlihat semaunya dalam mengambil keputusan pelaksanaan pengisian BPD yang akan direncanakan Rabu 4 September 2019.

Abdul Rauf H Ibrahim S.Sos yang dihubungi media ini membenarkan pelaksanaan akan dilakukan di Rt 02 itu juga sekitar lokasi dengan lapangan tonda," ujarnya.

Disisi lain terlihat arongansi panitia sangat muncul ketika diskusi pemilihan lokasi diruang desa dimana terjadi perdebatan.

Kepala Desa Tonda Abdollah SE meminta kepada panitia untuk membahas kembali persoalan ini ketika terlihat ada kerancungan apalagi ada kritikan awal dari peserta dan warga.

Kesimpulan sebagai bahan renungan karena berita acara itu tidak bisa di spekulasi apalagi undangan resmi dicantumkan pada lapangan." Dirinya berharap ini diperbaiki apalagi, mengingat apapun yang menjadi persoalan sesuai aturan dan regulasi yang ada," harapnya.

" Selain itu asas keluargaan perlu ditingkatkan dalam penyelesaian hal ini, apalagi hajat hidup kepentingan masyrakat desa Tonda," ujarnya.(koo1)