Bendum Badko HMI Bali-Nusra: Perbedaan Pilihan Dalam Berdemokrasi Tak Boleh Merusak

foto: Eka Bendahara Umum HMI Badan Koordinasi Bali Nusra. 

Mataram,KABAROPOSISI.Com--Sudah 73 tahun negara ini merdeka. Segala aspek terus mengalami perkembangan dan kemajuan. Salah satu yang terus mengalami perkembangan adalah sistem demokrasi yang menjadi acuan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dari tahun ke tahun, periode ke periode, sistem demokrasi terus mengalami perkembangan. Demokrasi di Indonesia pun pernah mengalami masa gelap saat rezim Orde Baru berkuasa selama hampir 32 tahun.

Namun seiring perjalanan waktu, demokrasi mengalami kebangkitan. Singkatnya, bangsa Indonesia saat ini sudah bisa memilih kepala daerah secara langsung. Bahkan, kini juga dapat memilih pemimpin negara secara langsung di dalam bilik suara.

Sama hal nya di NTB Bendahara Umum HMI BADAN KORDINASI BALI NUSRA mengatakan, pemilihan umum atau pemungutan suara langsung untuk memilih Walikota dan Bupati adalah refleksi kedaulatan rakyat. Pemilu secara langsung, kata dia, merupakan pesta demokrasi yang harus dirayakan dengan gembira.

"Maka implementasi kedaulatan rakyat itu harus diwujudkan dalam suasana penuh kegembiraan dan memberi kebebasan seluas-luasnya bagi setiap pemilih untuk menentukan pilihannya," ucap Eka –sapaan akrabnya 

"Tentu saja suasana pesta demokrasi yang menggembirakan itu bisa terlaksana jika semua elemen masyarakat mampu mewujudkan suasana kondusif," lanjutnya.

Eka menilai pemilihan Walikota dan Atau Bupati secara langsung selalu menghadirkan konsekuensi berupa perbedaan pilihan. Perbedaan pilihan itu, ucap dia, yang dikhawatirkan malah merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

Tetapi, dia optimis akar budaya masyarakat Indonesia khususnya NTB sudah mengajarkan bahwa beda pilihan bukan masalah yang harus diperdebatkan atau dipertentangkan.

"Beda pilihan telah diterima sebagai sebuah keniscayaan, karena setiap orang akan selalu punya cara pandang dan penilaian yang tidak sama dengan orang lain, termasuk dengan teman ,rekan kerja atau dengan ayah-ibu serta anggota keluarga lainnya," ungkap EKa.

"Pesannya adalah beda pilihan tidak boleh merusak kondusivitas yang sejatinya selalu menjadi kebutuhan semua orang," imbuhnya.

Aktivis Perempuan tersebut menyoroti masa saat ini di mana Pemilu 2020 sudah tak lebih dari beberapa bulan lagi akan digelar. Pilkada bakal terselenggara secara serentak Tahun politik, itulah sebutan masa saat ini.

"Tahun politik 2020 benar-benar harus mencerminkan pesta demokrasi. Seluruh lapisan masyarakat didorong untuk bergembira melaksanakan kedaulatannya memilih kepala daerah, periode lima tahun berikutnya," tutur Eka.(KO.O4)