Peta Politik Dinasti Kabupaten Bima (Feodalisme), Membuat Gaduh Daerah Berdemokrasi
Bima,KABAROPOSISI.Com--Musuh pertama Demokrasi adalah absolutisme yang mengejawantahkan dalam praktik pemerintahan dalam sistem
Raja. Ini bentuk politik dinasti diturunkan dari sistem politik seperti itu. Padahal dalam konsep tubuh nilai demokrasi, bahwa kekuasaan diproduksi secara sosiologis melalui suatu mekanisme konstitusi demokrasi dan partisipatif, bukan diturunkan secara biologis oleh para Raja dan Ratu (2R).
Di sistem demokrasi Indonesia praktek politik dinasti selalu diterapkan secara ekspansi di kedaerahan. Daerah yang mengimplementasi merupakan daerah yang letak geografis tertinggal yang masih berbau aroma primitif dan mempercayai hal-hal yang diluar akal manusia (mistisme). Dengan demikian lebih khusus salah satunya merupakan daerah Kabupaten Bima, Provinsi NTB.
Kabupaten Bima merupakan salah satu Daerah Otonom di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terletak di ujung timur dari Pulau Sumbawa bersebelahan dengan Kota Bima. Dengan geografis Kabupaten Bima berada pada posisi Bujur Timur dan Lintang Selatan. Yang saat ini Kabupaten Bima Di Pimpin oleh Perempuan Hj. Indah Damayanti Putri, SE Istri dari Bupati terdahulu (Alm H. Ferry Zulkarnain, ST) Jana teke Ke-Sultanan Bima.
Kemenangan IDP-DAHLAN di pemilihan kepala daerah di tahun 2015 merupakan sebuah keberuntungan besar, pertama adalah atas bela kasian terhadap sosok perempuan yang ditinggalkan oleh Almurhum H. Ferry Zulkarnain. Kedua adalah rasis ke-feodalisme dan mempercayai pusaka sakti Jana Teke kesultanan Bima (Animisme & Dinamisme). Suatu proses praktek politik dinasti terjadi di manufer secara terorganisir, tersistimatis yang tidak mencerminkan nilai yang terkandung dalam Demokrasi Indonesia.
Praktek politik dinasti merupakan politik tradisonal Kuno yang tendensi pada menjaring kekuasaan. Saat kehadiran praktek politik dinasti di Kepemimpinan Bupati Bima IDP-DAHLAN yang melingkupi perebutan kekuasaan di level regional akan dapat menghasilkan dampak kerugian besar bagi ekonomi daerah dan terjadi kegaduhan masyarakat Kabupaten Bima. Dengan demikian berbagai aset daerah akan lemahnya fungsi checks and balances hingga berdampak pada tindakan (KKN) Korupsi Kolusi Nepotisme.
Pada dekade ini, problem daerah paling buruk yang terjadi di kepemimpinan Bupati Bima IDP - DAHLAN dengan studi kasus yang terjadi di Kabupaten Bima diberbagai sektor. Di sektor Pertanian. Kasus Korupsi Bibit Bawang Merah, Harga Pupuk yang mencekik para petani, Anjlok harga jagung dan lain lain.
Di sektor politik dan pendidikan, pembangunan patung Hindu Budha, pemecatan terhadap pekerja honorer di berbagai instansi di Kabupaten Bima yang dilakukan oleh pimpinan instansi. Dinilai rezim ini merupakan perbuatan kejahatan, menindas, mengadu domba,merampas hak-hak kewenangan manusia untuk merdeka. Manufer politik terjadi demi kepentingan sebagai representasi dari bentuk praktek politik dinasti.
Dengan kondisi seperti itu membuat daerah Kabupaten Bima tidak stabil dan resah dengan tindakan yang dilakukan oleh kekuasaan di kehidupan sosial sehingga terjadinya api perlawanan dari masyarakat aksi unjuk rasa dari berbagai Aliansi Kecamatan Laskar Tani Donggo Soromandi, Sape Lambu, Wawo, Belum lagi dari berbagai lembaga untuk menuntut hak-hak dan ketidak adilan. Dinilai bahwa rezim ini adalah rezim yang memainkan peran praktek politik dinasti mengejawantahkan kepercayaan diluar akal manusia Animisme dan Dinamisme.
Kabupaten Bima di rezim ini mengalami dekgradasi moral yang cukup pesat di berbagai kalangan daerah yang berada di Pulau Sumbawa. Roh yang dikenalnya keramahan pemimpin dan masyarakat telah manipulatif dengan kepentingan praktek politik dinasti di tanah demokrasi. Harapan terbesar semoga yang menahkodai kapal berlayar Kabupaten Bima yang akan datang merupakan prodak manusia utuh yang tanpa di manipulatif dan rekayasa.(***)
No comments