Pinta Bupati Copot Kadis dan Kupt, Kembali APM Gedor Kantor Dinas Dikdubpora Madapangga

foto: Aksi Demo APM di Kantor Kuptd Kecamatan Madapangga.

Kabupaten Bima,Kabaroposisi.NTB.Com--Aliansi Pemuda Madapangga, (APM) kembali hadir gedor kantor Kuptd dikdubpora. Aksi ini dilakukan yang ke 4 Kali, meminta Bupati Bima mencopot Kadis Dikdubpora Kabupaten Bima dan Kupt Kecamatan Madapangga karena Karena tidak mampu membina kepala Sekolah SDN dan SMPN Sekecamatan MADAPANGGA. Aksi dikawal Polsek Madapangga, sat Pol Pp setempat, pada selasa 14 Juli 2020.

Korlap Aksi Rizki menyampaikan, berangkai dari beberapa persoalan yang terjadi kami meminta dengan tegas kepada Bupati Bima agar mencopot Kadis dan Kuptd. Apalagi rentetan dugaan kejadian di madapangga banyak pelanggaran seperti Kasek sekolah SDN dan SMPN Sekecamatan madapngga terkait keterbukaan pengunaan dana covid-19 yang memakai anggaran dana BOS," terangnya.

Bukan Saja itu, Pihaknya Meminta Kepala UPT Dikpora memanggil 8 kepala sekolah SDN di kecamatan madapangga yang menerima dana BOS Afirmasi tahun 2019," jelas Rizki.

Selain itu, Diminta Kepala UPT Dikpora mengklarifikasi terkait adanya dugaan indikasi pengumpulan dana untuk pembuatan baliho bagi petahana (bupati Bima) dengan pengunaan anggaran dana BOS," pinta Para Aliansi Pemuda Madapangga.

Meminta kepada inspektorat kabupaten bima untuk mengaudit semua SDN dan SMPN Sekecamatan Madapangga, karena diduga ada penyimpangan pengunaan anggaran selama covid-19 ini berlangsung.

Apabila tuntutan kami ini tak diindahkan bupati Bima, aksi akan kami lakukan lagi," ancam mereka.

foto: Saat Kuptd Syaifudin S.Pd klarifikasi Tuntutan Aksi APM.

Sementara itu, Kuptd Dikpora Kecamatan Madapangga Syaifudin S.Pd., kami adalah perpanjangan tangan dari Dinas Kabupaten Saja yang melaksanakan perintah," ucapnya. 

Terkait tuntutan aksi seperti BOS Afirmasi pihaknya hanya mendengarkan saja, dan sesungguhnya kami tak tau seperti apa itu Dana BOS tersebut karena langsung dari pusat ke pihak sekolah," terang Syaifudin.

Selain itu, terkait kalau ada bukti Kupt meminta kepada para kasek, silakan laporkan saja kepada pihak berwajib tantang Syaifudin. Begitu juga dengan penggunaan Dana BOS ditengah Covid-19 pihaknya juga tak tau.

Saat Aksi sempat terjadi debat antara Kuptd dengan massa aksi mendengar klafikasi dari kepala dikbudpora kecamatan Madapangga, karena secara lembaga massa ngga tau atas pelaksanaan sekolah yang ada.(KO.O1)