Diduga Ada Mafia dibalik Kelola Anggaran Pemprov, Lamsida dan ITK NTB Sampaikan ke Dewan

foto: Saat LAMSIDA dan ITK NTB Hearing Dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Mori Hanafi.

Mataram,KabaroposisiNTB.Com--Direktur Lamsida dan ITK NTB, hearing dengan Dewan. Adanya dugaan konspirasi dan Mafia  tata kelola Anggaran Daerah APBD Provinsi NTB Tahun 2020, demikian disampaikan oleh Ilham Yahyu, Rabu (10/3).

Dikatakannya, Kehadiran kami disini untuk membahas persoalan tata kelola dan pengelolaan anggaran daerah APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2020," kata Ilham Yahyu. 

"Karena adanya dugaan konspirasi dan mafia tata kelola anggaran, Demikian disampaikan Direktur Lembaga Advokasi Masyarakat  (LAMSIDA) Nusa Tenggara Barat Ilham Yahyu.

Senada dengan Deka salah satu peserta hearing menyampaikan bahwa DPRD harus menjalankan fungsi pengawasannya sebagai implentasi terhadap lembaga”, Kami meminta kepada Pimpinan DPRD Provinsi NTB agar fungsi pengawasannya terhadap penyelenggaraan proses penganggaran, pengadaan dan yang terkait mengenai hal yang kami minta di buka secara transparansi,”ujar Dika dengan nada lantang menyampaikan aspirasinya.

Sambung Ilham Wahyu, Selain hearing  maksud kedatangannya bersama rekan-rekannya adalah meminta secara tertulis dokumen APBD Provinsi Thn 2020 dan 2021. Pihak BPKAD dan BAPEDDA dan surat permintaan terkait hal yang kami sampaikan akan kami berikan kepada Wakil Ketua," tambahnya.

Wakil Ketua DPRD NTB, H. Mori Hanafi, setelah mendengar aspirasi tersebut menyampaikan terimakasih dan kami akan tindak lanjuti apa yang menjadi harapan rekan-rekan semua.“Karena keinginan rekan-rekan untuk meminta jawaban tertulis, tidak memerlukan penjelasan panjang lebar, Jumat,12 Maret 2021 jawaban tertulisnya akan diterima.”terang H.Mori saat menutup hearing  tersebut.(KO.O3)