Usrah : Mesjid Agung Terbangun, OPD Lain Masih Tertinggal di Kota

Kabupaten Bima,KabaroposisiNTB.Com--Pembangunan daerah kabupaten Bima dalam perencanaannya baik itu jangka panjang, menengah, dan pendek, di kepemimpinan IDP-Dahlan Tahap I, dituding dan dinilai tak bermanfaat bagi kepentingan masyarakat umum dan terkesan mencari keuntungan kelompok dan elemen tertentu. Hal ini disampaikan Direktur BCW Usrah SH, pada media ini, Minggu (23/5). 

Kata Usrah, Seperti pembangunan Mesjid Agung berlokasi di dusun Ngodo Desa Dadibou, kecamatan Woha, Seperti kita tau, bahwa pembangunan masjid raya tersebut dipakai sistem Multiyears (tiga tahun berlangsung) dan anggaran Puluhan milyar dihabiskan melalui APBD," ucapnya.

Ia menilai pembangunan Masjid Raya ini tak terlalu penting untuk masyarakat kabupaten Bima," katanya.

"Apa anggaran besar itu ngga cukup baik untuk pembangunan OPD yang tersisa di kota, dan kantor DPR," tambahnya. Atas hal ini, dirinya menilai dan menuding pola kepemimpinan IDP-Dahlan Tahap I gagal untuk kesejahteraan masyarakat kabupaten Bima," terangnya.

Sambung dia, Lembaga Legislatif juga dinilai  tak berpro rakyat. Pasalnya, lolos program pembangunan mesjid Agung ini atas persetujuan mereka juga.Disatu sisi,ada beberapa OPD Kabupaten Bima yang masih ada di kota, Termasuk Kantor DPRD juga, apa dalam perencanaannya dulu pemindahan aset ini tak menjadi prioritas pemerintah daerah, inikan membuktikan juga bahwa DPR tak peduli buat dirinya sendiri apalagi rakyat, " tegas Andre nama Kren dari Direktur BCW Usrah.

"Terlihat jelas, rencana pembangunan Masjid Agung ini syarat kepentingan kelompok dan elemen tertentu saja, bukan untuk kepentingan masyarakat umum," terang Usrah. 

Dirinya berharap di IDP-Dahlan dua periode ini dalam merancang Pembangunan daerah agar Lebih memperhatikan kepentingan masyarakat umum dan Lembaga Legislatif (DPR) jangan hanya menyetujui saja, mereka juga perlu meninjau apakah bermanfaat untuk masyarakat kabupaten apa yang diusulkan pihak Eksekutif," harapnya.(KO.O1)