Firdaus VS Dae Yandi, Dinamika Dewan Bukan Untuk Kepentingan Rakyat Bima

BIMA,KabaroposisiNTB.Com--Kericuhan Anggota Dewan Komisi III Firdaus SH dengan Ketua Dewan saat Rapat, Selasa (23/3) beberapa kalangan menilai itu hanya dinamika sesaat dan bukan untuk kepentingan masyarakat kabupaten Bima secara menyeluruh tapi hanya kepentingan beberapa golongan baik itu lembaga Eksekutif dan Legislatif. 

Salah satunya Pemuda Asal Desa Bolo kecamatan Madapangga Syamsul Rizal menilai dinamika di DPRD Kabupaten Bima beberapa tahun terakhir hanya dinamika saja. Seperti halnya, Pasca itu salah satu anggota Dewan melaporkan Ke KPK terkait kasus Pengunaan Dana Covid-19 hingga saat ini jalan ditempat. 

"Belum lagi, Palu dibawa lari, Itu hanya dinamika saja toh ngga ada ujungnya dalam membahas APBD 1,8 Triliun tetap saja Kabupaten Bima ada pada IPM masyarakat terendah se-NTB. Apa itu bukan Bukti, Lembaga Legislatif dan Eksekutif hanya membahas APBD dengan becanda saja," jelas Syamsul Rizal.

Kalau ada anggota Dewan Seperti Kanda Firdaus SH dari PDIP yang mengingatkan agar marwah DPRD dikembalikan sesuai aturan itu harus disikapi dong oleh anggota lain demi masyarakat Kabupaten Bima. Bukan malah, ditunjukan kekuasan Oligarkhi oleh Ketua Dewan," Pintanya.

Lain halnya dengan Usrah SH menuturkan, Bagaimana bisa maju daerah kalau hanya Dinamika saja di DPRD. Bukan sesungguhnya mereka membantu Rakyat, Akan tetapi kejar Pokir demi kepentingan pribadi saja," akunnya. 

Seperti banyaknya peristiwa saat ini, Sejak IDP-Dahlan dua periode terlihat sekali cara kepemimpinan oligarkhinya. Seperti banyaknya terakomodir kroni (keluarganya,Red) menikmati APBD di Bima mulai dari program hingga paket paket proyek. 

" Jadi memang bisa disimpulkan di dewan itu hanya dinamika, Walaupun memang ada beberapa anggota dewan yang peduli masyarakat," Katanya. 

Disisi lain, Terlihat jelas pendapat Anggota PDIP Firdaus SH menyayangkan pembahasan di dewan hari ini selasa (23/3), Sementara ketua Dewan itu telah sesuai aturan. Inikan aneh dan terlihat hanya dinamika saja kok," ungkap Usrah. 

Sementara itu Adi Alfaisal pembina LAPAS NTB, Dinamika di DPRD Kabupaten Bima beberapa tahun terakhir ini hanya guyon dan jelas bukan kepentingan masyarakat banyak. 

"Ia mengatakan, Inilah kekuasan Oligarkhi, Ibunya Bupati selaku penguasa anggaran disisi lain selaku pengawas anaknya. Masa anak lawan ibunya sich," kan aneh kata Adi Alfaisal. 

Ditambahkannya, Jadi di dewan itu hanya dinamika dibuat buat saja bukan kepentingan masyarakat banyak.(KO.O1)