Komisi IV Segera Panggil Dinas Dikbudpora, Diduga Banyak Masalah!


Keterangan Foto: Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bima Nukrah S.Sos.

BIMA,KabaroposisiNTB.Com--Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bima Nukrah S,sos diminta segera mengamabil sikap secara serius. terkait bobroknya dunia pendidikan seperti maraknya WB  PKBM fiktif dan pemotongan Dana BOS yang ada di tiap SMP dan SD serta pungutan di PAUD dan dugaan pungli atas NUPTK guru honorer seperti dilansir beberapa media beberapa waktu lalu. 

Demikian disampaikan Ahmad Erik salah satu pengiat pemerhati kebijakan pemerintah asal Langgudu," Senin (2/5/22).

Dia menyampaikan, Salah satu fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) selain fungsi legislasi dan anggaran yakni fungsi pengawasan," ucapnya.

"Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan salah satu ruang lingkup DPRD yang nantinya harus di pertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat. Pengawasan DAK penting dilakukan karena berkaitan langsung dengan pembangunan kesejahterahaan rakyat yang mencakup 19 bidang, salah satunya mengenai pendidikan. Bidang pendidikan merupakan salah satu bidang yang alokasi dananya cukup tinggi," tuturnya. 

Lanjut Ahmad Erik, Sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi kontrol dan pengawasan terhadap keuangan daerah semestinya legislatif tidak boleh diam diri," tuturnya. 

Ia berharap dan mendesak DPRD kabupaten Bima untuk segera membentuk pansus dan mengeluarkan hak angket demi menyelamatkan anggaran negara dan membumi hanguskan para komprador di daerah ini. Jangan sampai DPRD sebagai wakil rakyat kehilangan kepercayaan rakyat atas amanat yang telah di berikan," tegasnya.

Sementara itu Nukrah S.Sos Ketua Komisi IV mengungkapkan dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil dinas terkait. Pasalnya, banyak sekali laporan yang masuk dan pemberitaan di beberapa media seperti PKBM Fiktif, Pungli dan temuan BPKP provinsi atas Dana BOS SD dan SMP yang angkanya fantastik. 

Pria asal Langgudu menegaskan pendidikan itu bidang penting bagi masyarakat. Dan maju mundurnya suatu daerah ditentukan pendidikan, selaku dewan kami tak ingin ini terjadi di Bima apalagi ini komisi IV yang dia pimpin.

"Surat pemanggilan klarifikasi dinas akan kami layangkan segera," janjinya.(MARLIN)


No comments

Powered by Blogger.