Seleksi PPK, KPU Kabupaten Bima dinilai Bobrok

Kabupaten BIMA, KabaroposisiNTB. Com---Proses rekruitmen panitia pemilihan kecamatan (PPK) di Kabupaten Bima dinilai konyol dan dianggap mempunyai dosa besar pada tahap seleksi PPK. Hal ini dinilai oleh salah satu Sekretaris Desa (sekdes) Madapangga dan Anggota BPD Desa Rasabou kecamatan Bolo. 

Selain itu, banyak pandangan yang menduga ada kepentingan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bima untuk meloloskan orang - orang tertentu. 

Kata Amiruddin, Ada yang aneh dibalik rekrutmen PPK. Pasalnya, Sederet nama yang lolos sebagai PPK viral sebelum KPU umumkan hasil seleksi. Ini kan konyol," ujarnya, Sabtu (17/12).  

"Mestinya proses seleksi tidak seperti itu, kalau memang hasilnya duluan diketahui," tutur Amir Riskan sapaan akrabnya. 

Sambungnya, hal ini berulang lagi pada Pemilu Tahun 2019 lalu yang lolos PPS Desa Rade malah orang Desa Dena. Sekarang peserta yang sudah lolos PPK malah dianulir tanpa ada penjelasan. "Kapan mau maju negara ini, kalau praktik jahat masih diterapkan demi kepuasan oknum atau golongan tertentu," sesalnya. 

Salah satu peserta seleksi PPK asal Kecamatan Bolo, Faisal mengungkapkan, KPU Kabupaten Bima tidak berintgritas dalam menyelenggarakan Pemilu. Mereka dinilai tidak jujur dan adil dalam menetapkan hasil seleksi PPK. Mestinya, proses dan hasil wawancara seyogyanya dibuka. Bagaimana skoring nilai akhir, sehingga dapat dinyatakan lulus. 

"Seleksi CAT sangat bagus. Tapi masuk ke wawancara sangat konyol," ucap Faisal. 

Dijelaskan Faisal, analisa pembandingnya, hasil CAT tidak menjadi dasar pertimbangan. Peserta yang lolos nilai rendah dan yang tidak lolos memiliki nilai yang tinggi. Kemudian, nilai wawancara tidak diumumkan secara terbuka, sehingga terkesan ada kepentingan sesaat untuk meloloskan orang tertentu. 

"KPU tidak berani menyelenggarakan sitem uji wawancara PPK dengan  metode CAT dalam bentuk soal dan skoring nilai. Dan hal itu sangat disayangkan supaya rekruitmen PPK menghasilkan penyelenggara Pemilu yang berintegritas," harapnya. 

Lucunya, beberapa pertanyaan wawancara yang dilontarkan pihak terkait pada saat wawancara seleksi PPK oleh KPUD Kabupaten Bima sangat tidak berbobot. Padahal seleksi wawancara dilakukan untuk mengetahui integritas dan profesionalitas calon anggota PPK. Termasuk untuk memastikan tidak ada peserta yang berafiliasi dengan partai politik tertentu.

"Peserta diberikan soal tidak berbobot, antara lain ditanya berapa jumlah desa di Kabupaten Bima, berapa jumlah Dapil pada Pemilu Tahun 2024," kisahnya.

Hingga berita ini diturunkan, ketua KPU Kabupaten Bima belum bisa dikonfirmasi atas hal ini.(RED)